PDIP Protes Anies Baswedan Tuan Rumah Formula E 2022, ‘Kenapa Harus Dipaksakan Tanpa Kajian’

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

POJOKSATU.id, JAKARTA – Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta memprotes Gubernur DKI Anies Baswedan atas penunjukan DKI sebagai tuan rumah Formula E pada 2022 nanti.


Fraksi PDIP menilai gelaran balap mobil listrik itu terkesan dipaksakan karena belum ada kajian dan tak pro lingkungan.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, menyebutkan kepada wartawan, Sabtu (16/10/2021) bahwa sikap Pemprov DKI Jakarta untuk menyelenggarakan Formula E, banyak berbenturan.

“Menentang aturan sesuai UU, rekomendasi BPK agar kaji ulang, kondisi Covid dalam status PPKM, dan keperluan masyarakat akan UMKM yang sangat memprihatinkan,” katanya.


Politisi PDIP ini juga menyinggung venue atau lokasi gelaran Formula E yang belum pasti.

Salah satunya yang diungkit adalah masalah penentuan lokasi apakah di Monas, Pulau Reklamasi atau Stadion Gelora Bung Karno.

“Pemilihan GBK (untuk venue) sudah ditolak pada 2019-2020 yang lalu, lalu pemilihan pulau reklamasi yang dinyatakan BRIN memiliki masalah penurunan permukaan tanah,” jelasnya.

“Disamping pohon di Monas yang sudah digunduli, membuat tanda tanya besar kenapa harus dipaksakan tanpa kajian dan tidak pro lingkungan?” sambungnya lagi.

Dia kemudian menyoroti commitment fee yang telah dibayarkan Pemprov DKI kepada organisasi otomobil internasional (FIA) sebesar Rp 560 miliar.

Dia menilai Pemprov DKI tidak terbuka mengenai commitment fee Formula E ini.

“Sekalipun perjanjian MoU baru misalnya B2B, karena Jakpro tidak terbuka soal isinya, jelas itu sudah menggunakan uang rakyat Rp 560 miliar,” jelasnya.

“Kita menduga tidak ada swasta yang terlibat, tetapi keras dugaan menggunakan uang CSR (corporate social responsibility),” kata dia.

Selain itu, Gilbert berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk proaktif mengenai pendanaan Formula E ini.

Dia meminta kajian dilakukan mengenai uang yang sudah dikeluarkan untuk Formula E ini.

“BPK juga seharusnya proaktif menyurati Pemprov soal kajian ulang yang belum dilaksanakan,” jelasnya.

“KPK juga harusnya melihat besarnya uang yang sudah keluar dan potensi kerugian negara yang bisa terjadi tanpa kajian,” katanya.

“Hal yang ditunjukkan KPK soal addendum Aetra oleh Gubernur tanpa persetujuan DPRD dan wanprestasi. Seharusnya semua bekerja demi kebaikan rakyat,” tuturnya dilansir detikcom.

Mengenai pendanaan Formula E itu, Gilbert meminta Pemprov DKI menjelaskan kepada DPRD. Sehingga dia tetap mendorong adanya hak interpelasi Formula E.

“Seharusnya ini semua dijawab terbuka dengan resmi di paripurna DPRD dengan interpelasi yang diajukan DPRD. Maka interpelasi akan tetap diajukan agar semua jelas dan rakyat tidak dirugikan,” kata politisi PDIP ini. (ral/int/pojoksatu)