Pengacara Alvin Lim Ragu Polisi Pembanting Mahasiswa Akan Ditindak Tegas, Laporan Mereka Saja Ditolak

Pendiri yang juga Ketua Pengurus LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim.
Pendiri yang juga Ketua Pengurus LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim.

POJOKSATU.id, JAKARTA — Pengacara Alvin Lim mengaku ragu pihak kepolisian menindak tegas polisi pembanting mahasiswa saat unjuk rasa di depan kantor Bupati Tangerang.


Pasalnya, saat LQ Indonesia Law Firm melaporkan secara pidana kasus tersebut ke SPKT Polda Banten, laporan mereka justru ditolak.

“Laporan polisi ditolak oleh petugas SPKT Polda Banten dan atasannya Kompol Puce Sinae, dengan alasan harus melapor ke Propam,” ujar Founder dan Ketua Pengurus LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim, Jumat (15/10/2021).

Padahal, lanjut Alvin, warga negara berhak melaporkan dugaan pidana dan Kepolisian wajib menerima aduan.


Selain itu, dugaan penganiayaan adalah delik umum yang berarti siapa saja boleh melapor, tidak harus korban.

“Tapi dalam hal ini terbukti bahwa keseriusan pimpinan Polri patut dipertanyakan.

Padahal menurut hukum equality before the law yang artinya siapa saja sama di muka hukum.

“Nyatanya, oknum Polri diduga dilindungi oleh aparat Kepolisian lainnya sehingga terkesan ‘kebal hukum’ dan terhindar proses pidana,” katanya.

“Polri harus ingat bahwa mereka bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat sesuai UU Kepolisian, bukan malah bersikap anarkis dan tidak humanis,” imbuh Alvin.

Alvin pun mengingatkan istilah latin yang kerap diucapkan pimpinan Polri yakni salus populi suprema lex esto, atau keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.

Ia berharap pernyataan itu benar-benar dipraktikkan dalam kasus ini dan kasus lainnya.

Seperti penanganan kasus dugaan investasi bodong yang mandek atau dugaan pemerasan para korbannya.

Ini dilakukan agar institusi Polri semakin dicintai masyarakat.

“Perlakuan tidak humanis dan penyimpangan dalam moral dan etika sebagai aparat penegak hukum kepada masyarakat terutama menjadi korban kejahatan,” paparnya.

“Bukan hanya melukai perasaan masyarakat dan keadilan, tetapi semakin lama akan membekas dan menimbulkan antipati masyarakat terhadap institusi Polri yang kita cintai,” sambungnya.

“Di mana Presisi Berkeadilan, motto Kapolri ketika sedang proper test di DPR? Jenderal Listyo Sigit yang terhormat segera tindak,” jelasnya.

“Copot dan proses pidana bagi oknum Polri pelanggar hukum demi masyarakat agar kepercayaan Polri bisa meningkat,” imbuh Alvin. (muf/pojoksatu)