Transisi Energi, Pemulihan Ekonomi Lindungi Kelompok Rentan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) International Energy Conference secara virtual di Jakarta, Rabu (6/10/2021)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pulihnya ekonomi dunia di tengah pandemi Covid-19 diikuti melonjaknya permintaan komoditas energi seperti gas, batu bara dan minyak.

Di sisi lain, pasokan energi tak terbarukan itu terbatas.

Kondisi ketidakpastian yang semakin tinggi tersebut mewarnai sektor energi dunia yang berdampak kepada semua negara, termasuk Indonesia.

Untuk itu, Pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi guna meningkatkan daya saing investasi di sektor energi melalui berbagai insentif.


Itu dismapaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) International Energy Conference secara virtual di Jakarta, Rabu (6/10/2021).

“Hal itu akan meningkatkan penerimaan negara yang dapat dipergunakan sebagai modal pembangunan nasional,” ujar Airlangga.

Di sisi lain, saat ini dunia sedang memasuki masa transisi energi sejak adanya Kesepakatan Paris (Paris Agreement) tentang perubahan iklim.

Kesepakatan itu untuk menjaga agar pemanasan global tidak naik lebih dari 2 atau bahkan 1,5 derajat celcius.

Hal ini kemudian ditindaklanjuti pernyataan dari berbagai negara yang akan berada pada posisi net-zero emission (NZE) di 2050.

Kebijakan pemulihan ekonomi Indonesia, lanjut Menko Airlangga, dilandasi keinginan kuat untuk menjaga kelompok rentan agar tidak terdampak secara drastis dari pandemi Covid-19 ini.

“Kita telah meningkatkan anggaran untuk menjaga kelompok ini termasuk di dalamnya adalah UMKM. Semua ini tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar, di tengah penerimaan pajak yang menurun akibat pembatasan kegiatan ekonomi,” ungkapnya.

Kendati demikian, pemerintah tidak melupakan aspirasi jangka panjang, salah satunya dalam menangani masalah pemanasan global akibat perubahan iklim.

Hal ini akan berdampak pada keharusan semua negara untuk melakukan transisi energi.

Konsumsi energi ke depan perlu memperhatikan emisi karbon, sehingga kebijakan Pemerintah mengarah pada pemberian insentif bagi penggunaan energi bersih seperti energi terbarukan.

“Di saat yang sama juga membuat kebijaksanaan disinsentif, bahkan menghentikan atau moratorium penggunaan energi fosil, khususnya yang beremisi karbon relatif lebih tinggi,” terang Airlangga.

Pembangunan ke depan diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan emisi, dan kapasitas daya dukung sumber daya alam.

Pemerintah akan membuat kebijakan yang mengakomodasi nilai ekonomi karbon yang implementasinya akan dilakukan secara bertahap.

Pengenaan pajak karbon tidak serta merta akan dilakukan, namun akan dilakukan secara bertahap melalui kajian dari berbagai aspek.

“Baik ekonomi, sosial, maupun politis. Pembahasan serta kajian ini akan melibatkan berbagai kalangan, termasuk sektor swasta,” sambung Airlangga.

Tantangan multidimensi yang dihadapi kali ini perlu ditanggapi secara seksama dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.

Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa bergerak sendirian.

Sektor swasta, akademisi serta organisasi wadah pemikir (think-tank), dan organisasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat, perlu bahu-membahu berkontribusi mendukung Pemerintah.

“Dalam menghasilkan kebijakan yang berorientasi jangka panjang, tetapi tak lupa mengatasi tantangan jangka pendek saat ini,” pungkas Menko Airlangga. (ruh/pojoksatu)