Soal Gugatan AD/ART Partai Demokrat oleh Yusril, Pakar Hukum: Ini Kekacauan Hukum dan Manipulasi Intelektual

Yusril Ihza Mahendra. Foto net

POJOKSATU.id, JAKARTA- Pakar hukum tatanegara dari Universitas UGM, Zainal Arifin Mochtar menyoroti langkah yang diambil advokat Yusril Ihza Mahendra.

Itu terkait dengan gugatan AD/ART Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Mahkamah Agung (MA).

Menurut Zainal, langkah hukum yang ditempuh Yusril tersebut sebagai manipulasi intelektual dan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum.

“Ini kekacauan hukum, hingga melanggar hukum dan manipulasi intelektual,” kata Zainal dalam keterangannya diterima Pojoksatu.id di Jakarta, Kamis (7/10/2021).


Zainal menyebutkan, bahwa AD/ART adalah aturan internal partai, bukan perundangan-undangan yang tidak bisa di bawa ke MA.

Secara ketatanegaraan mustahil untuk menyamakan AD/ART dengan peraturan perundang-undangan.

“Kan yang bisa dibawa ke Mahkamah Agung itu adalah peraturan perundang-undangan. AD/ART itu bukan peraturan perundang-undangan bagaimana bisa digugat di MA,” terangnya.

Lain halnya, jika AD/ART ini dibuat oleh negara, dengan demikian perkara tersebut bisa dilakukan judicial review ke lembaga negara yang berwenang dalam hal tersebut.

“Peraturan itu dibuat oleh Lembaga negara. Bagaimana mungkin partai itu dianggap sebagai Lembaga negara, AD/ART itu konstitusi bagi partai, internal partai,” tutur Zainal.

Sebelumnya, pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa dirinya menjadi kuasa hukum empat anggota partai Demokrat kubu Moeldoko.

Ia mengatakan, akan mendampingi keempat orang tersebut untuk menggugat AD/ART partai Demokrat ke Mahakamah Agung (MA).

“Benar kantor hukum mereka IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD-BALI OFFICE mewakili kepentingan hukum empat orang anggota Partai Demokrat mengajukan judicial review ke MA,” ujar Yusril dalam keterangnya, Jumat (24/9).

Yusril menjelaskan, judicial review yang dimaksud meliputi pengujian formil dan materil terhadap AD/ART Partai Demokrat.

Menurutnya, pihak termohon dalam gugatan nanti adalah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Yaitu selaku pihak yang mengesahkan AD/ART Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 2020 lalu.

Yusril mengklaim, langkah uji formil dan materiil AD/ART partai politik ini merupakan hal baru dalam hukum di Indonesia.

MA berwenang menguji AD/ART partai politik dengan alasan AD/ART dibuat oleh sebuah partai politik atas perintah UU dan delegasi yang diberikan UU Partai Politik.

Namun menurutnya, sejauh ini belum ada lembaga yang menguji ketika AD/ART suatu partai politik bertentangan dengan UU.

“Nah, kalau AD/ART Parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya,” ujarnya.

“ternyata bertentangan dengan UU bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya?” Sambungnya.

Yusril mengatakan, ada kevakuman hukum untuk menyelesaikan persoalan seperti itu.

Mahkamah Partai, katanya, tidak berwenang menguji AD/ART, begitu juga dengan pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara.

Ia menjelaskan, PTUN hanya berwenang mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara.

Sementara PN hanya bisa mengadili perselisihan internal partai politik jika mahkamah partai tidak mampu menyelesaikannya.

“Karena itu saya menyusun argumen yang Insya Allah cukup meyakinkan dan dikuatkan dengan pendapat para ahli,” kata Yusril.

(muf/pojoksatu)