Ada Diskriminasi Hukum, Guru Honorer Sugianti Tak Kunjung Diangkat PNS, Pegawai KPK TWK Malah Diusul ASN Polri

ilustrasi PNS
ilustrasi

POJOKSATU.id, JAKARTA— Kongres Pemuda Indonesia (KPI) menilai ada diskriminasi hukum dalam kasus tenaga honorer Sugianti dan para pegawai KPK tak lolos TWK yang diusulkan jadi ASN Polri.

Diskriminasi hukum dinilai terjadi pada kasus tenaga honorer Sugianti yang lolos seleksi CPNS dan tak kunjung diangkat PNS, dengan pengangkatan pegawai KPK tak lolos TWK yang kini diusulkan jadi ASN Polri.

“Sugianti adalah tenaga honorer yang telah puluhan tahun mengabdi untuk bangsa sebagai guru honorer, mengikuti seleksi CPNS dan telah lolos seleksi CPNS tapi tidak diangkat menjadi PNS,” kata Penasehat Hukum Sugianti dan juga pengurus KPI, Pitra Romadoni dalam keterangannya, Senin (4/10/2021).

Pitra Romadoni yang merupakan tim penasehat hukumnya juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.


Dari tingkat pertama sampai kasasi, Sugianti selalu menang dan bahkan Gugatannya dikabulkan oleh Majelis Hakim sampai ditingkat Kasasi (Mahkamah Agung).

“Lagi-lagi dalam hal ini BKN RI tidak kunjung mengangkat Sugianti menjadi CPNS,” sindir Pitra.

Menurut Pitra, pihaknya juga telah mengajukan Eksekusi Putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara sampai dikeluarkannya pengawasan dari Pengadilan TUN Jakarta.

Sayangnya, hingga saat ini Pengadilan tidak mampu menembus batas harapan Sugianti sesuai dengan Putusan Pengadilan TUN Jakarta agar Sugianti diangkat menjadi CPNS.

“Kenyataannya sampai saat ini sugianti tidak kunjung juga diangkat menjadi PNS walau sudah menang di Pengadilan TUN Jakarta sampai Kasasi,” tutur Pitra.

Namun, lanjut Pitra, nasib kliennya sangat berbanding terbalik dengan para pegawai KPK yang tidak lolos TWK malah diusulkan akan diangkat menjadi ASN di Polri.

“Ini sangat menciderai rasa keadilan di mana orang yang tidak lolos TWK diusulkan menjadi PNS sedangkan orang yg lolos CPNS dan menang di Pengadilan tidak diangkat menjadi PNS,” ujarnya. (fir/pojoksatu)