Singgung Jokowi Pemegang Kuasa Tertinggi, 57 Eks Pegawai KPK Siap Bekerja Dimanapun, Tak Hanya di Polri

Sebanyak 58 pegawai KPK berpose bersama sebelum meninggalkan Gedung Merah Putih KPK. (Kuswandi/JawaPos.com)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Mantan Kasatgas Diklat KPK Hotman Tambunan menyebut 57 eks pegawai KPK siap ditempatkan dimanapun. Presiden pemegang kekuasaan tertinggi ASN berwenang melakukan itu.

Para eks pegawai KPK yang dianggap tak lolos TWK ini mau bekerja dimanapun dengan syarat Presiden Jokowi mengakomodir rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI bahwa tes TWK pegawai KPK bermasalah.

Hotman Tambunan merupakan mantan Kasatgas Diklat KPK yang diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021.

Dia menjadi bagian dari 57 pegawai KPK yang dipecat atau diberhentikan karena dianggap tak lolos TWK.


“Kalau kami sih melihat dalam konteks seluruh variabel, ada rekomendasi Ombudsman, ada rekomendasi Komnas HAM, ada isu pemberantasan korupsi, ada isu kepegawaian, ada banyak pihak/publik yang berkepentingan,” jelas Hotman Tambunan kepada wartawan, Jumat (1/10/2021).

“Dan jika memang sudah mengakomodir semua hal itu. Tentu presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ASN berwenang toh menempatkan di mana saja. Dan kita hanya dalam posisi melakukan tugas dan fungsi untuk berkontribusi pada negara ini,” katanya lagi.

Hotman mengatakan jika Jokowi mengizinkan 57 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri bukan dalam konteks mengakomodir rekomendasi, maka itu dianggap tidak lengkap.

“Presiden berwenang kan menempatkan pegawai ASN dimanapun, maunya kami sih di KPK tapi nggak tahu apa pertimbangan dan kebijakan politik Presiden,” katanya.

“Buat kami jika semua variabel yang saya sebut di atas sudah terakomodir, maka kami hanya akan fokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi dan berkontribusi pada negara ini,” ucapnya.

Eks Kabag Hukum KPK, Rasamala Aritonang menyebutkan, mereka tengah menunggu undangan resmi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait rencana perekrutan menjadi ASN Polri.

“Artinya kan gini, karena ini kan proses hukum artinya kalau proses hukum maka prosedurnya mesti diformalkan,” jelasnya.

“Maksudnya kita diundang disampaikan dengan jelas, kemudian mesti dituangkan dalam dokumen-dokumen yang resmi,” ujarnya lagi.

Rasamala juga bagian dari 57 pegawai KPK yang disingkirkan.

“Ya kita tunggu aja itu, baru nanti kita nilai. Kalau polisi bilang serius ya kita juga serius, makannya kita dari kemarin kita bilang menunggu pemerintah, kita serius ini,” tambahnya.

Rasamala menyebut jika nanti akhirnya telah bertemu dengan Polri dan menerima penjelasan lengkap soal rencana perekrutan itu, baru eks pegawai KPK ini akan menentukan sikap.

Menurutnya, apa yang menjadi pembahasan dengan Polri nantinya akan juga dikonsultasikan dengan Komnas HAM dan Ombudsman RI.

“Bagaimana kalau ada rencana pemerintah gagasannya begini..begini..begini..Nanti kita ketemu langsung lah sama Komnas HAM sama Ombudsman untuk konsultasi juga,” katanya.

“Saya pikir kalau memang itu relevan dengan rekomendasi-rekomendasi itu, ya itu akan jadi pertimbangan utama bagi kami,” jelasnya lagi.(ral/int/pojoksatu)