Rekomendasi Pansus DPRD Nunukan, PT BHP Diminta Bayar CSR Rp250 Juta Setiap Tahun ke Warga 6 Desa di Lumbis

laporan hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) terkait konflik sosial antara 6 desa dengan PT.Bulungan Hijau Perkasa

POJOKSATU.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Nunukan akhirnya merampungkan investigasi permasalahan PT Bulungan Hijau Perkasa (BHP) dengan enam desa di Kecamatan Lumbis, Nunukan.

Hasil Pansus DPRD Nunukan telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Nunukan pada Rabu (30/9) lalu.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa dan dihadiri 17 anggota DPRD Nunukan.

Lewi selaku Ketua Pansus mengatakan pihaknya telah melakukan upaya investigasi dan pengumpulan data-data di lapangan terkait permasalahan PT BHP dengan masyarakat di enam desa di Kecamatan Lumbis.


Dari hasil investigasi tersebut Pansus DPRD Nunukan memberikan 8 rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemkab Nunukan dan PT BHP.

Pertama, Pansus merekomendasikan agar PT BHP memberikan CSR sebesar Rp250 juta/tahun untuk 6 desa di Kecamatan Lumbis serta membangun rumah singgah di Malinau

Kedua, Pansus merekomendasikan kepada PT BHP agar menyiapkan sarana dan prasarana sesuai permintaan masyarakat.

“Masyarakat meminta penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia warga desa,” ucapnya.

Ketiga, BHP diminta untuk memberikan beasiswa maupun penyediaan asrama kepada mahasiswa di enam desa yang kuliah di luar daerah.

Keempat, Pansus merekomendasikan kepada Pemkab Nunukan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan pengawasan terhadap penerimaan karyawan PT BHP sesuai dengan komitmen PT BHP yang memprioritaskan masyarakat lokal.

Kelima, pemerintah daerah Nunukan diharapkan untuk mengevaluasi perijinan lahan di sekitar 6 desa agar dapat digunakan sebagai plasma bagi masyarakat.

Keenam, Pemerintah Daerah Nunukan diminta untuk membentuk tim terpadu dengan melibatkan pihak terkait di wilayah kecamatan Sebuku, Lumbis dan Sembakung.

“Membentuk tim terpadu untuk memetakan kembali hak hak masyarakat aeral perusahaan,” tambah Lewi.

Ketujuh, OPD teknis perlu melakukan peninjauan lapangan guna evaluasi, pemetaan lokasi serta pendataan kembali.

Sebelumnya, masyarakat adat 6 desa di Kecamatan Lumbis, menginginkan rekomendasi DPRD Nunukan untuk mencabut izin operasional perusahaan sawit PT Bulungan Hijau Perkasa (BHP).

Mereka menuding PT BHP telah mencaplok lahan adat di enam desa tersebut dengan luasan 3.716,15 Ha. (fjn/pojoksatu)