Pengamat Ini Heran, Mengapa 56 Eks Pegawai KPK Seolah-olah Diistimewakan Kapolri atau Negara?

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

POJOKSATU.id, JAKARTA — Pengamat Politik Rudi S Kamri mengaku heran mengapa 56 eks pegawai KPK tak lolos TWK seolah-olah diistimewakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit atau Negara?

Pria yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (ILKAB) ini mengatakan, usulan Kapolri yang akan menampung Novel Baswedan dkk untuk menjadi ASN Polri akan memicu kecemburuan di masyarakat.

“Saya melihat rasa keadilan masyarakat agak tercabik-cabik, karena banyak juga orang yang ingin menjadi anggota Polri atau menjadi anggota Tentara atau mungkin menjadi ASN di lembaga manapun, tidak diterima ya sudah tidak diterima saja,” ujar Rudi dalam video yang diunggah di akun YouTube Kanal Anak Bangsa, Jumat malam (1/10).

“Pertanyaannya mengapa 56 ini seolah-olah diistimewakan oleh Kapolri atau oleh Negara?,” katanya.


“Ini menurut saya akan menimbulkan kebingungan di masyarakat. ‘Loh kemarin saya daftar di Polri di tolak, saya daftar di ASN di lembaga ini ditolak, tidak ada yang peduli dengan saya’,” kata Rudi lagi.

Rudi mengaku heran jika Polri maupun negara seolah-olah mengistimewakan Novel Baswedan dkk.

Bukan tanpa alasan, berbagai pertanyaan itu datang dan disampaikan kepada Rudi oleh warga setelah pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang siap menampung Novel Baswedan dkk.

Padahal Novel dkk telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai KPK per 30 September 2021 kemarin.

“Itu saya menerima banyak masukan seperti itu. Bukan hanya satu dua, tapi ribuan orang mempertanyakan itu,” jelasnya.

“Nah ini seolah-olah 56 orang ini menjadi warga negara yang istimewa. Tidak lolos TWK di lembaga KPK, kemudian begitu mudahnya ditampung oleh Polisi,” jelas Rudi.

Rudi pun tidak mempersoalkan dan setuju dengan rasa kemanusiaan yang ditunjukkan Kapolri kepada Novel Baswedan dkk.

Akan tetapi menurut Rudi, langkah tersebut dalam sistem administrasi ketatanegaraan maupun ASN dianggap kurang elok.

“Karena ini akan menjadi preseden nanti orang lain akan mempertanyakan, ‘oh saya tidak lolos di ASN di Kumham, Polisi gimana mau menerima saya atau tidak?’,” jelasnya.

“Nah artinya apa? Kualitas 56 orang yang tidak lolos seleksi KPK ini harusnya menjadi pertimbangan. Dan tesnya adalah bukan tes teknis atau apa, tapi tes wawasan kebangsaan, tes nasionalisme,” tegas Rudi.

Pada akhirnya usulan Kapolri Jenderal Listyo Sigit akan menampung Novel Baswedan dkk dianggap akan menyebabkan rasa keadilan masyarakat tercabik-cabik. (ral/rmol/pojoksatu)