Ken Setiawan: Seolah-olah Kapolri Menyalahkan KPK Karena Memecat 56 Pegawainya

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

POJOKSATU.id, JAKARTA— Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan menyayangkan sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal perekrutan 56 eks pegawai KPK.

Ken Setiawan memberikan komentar terkait dengan Kapolri ingin merekrut 56 pegawai KPK yang dipecat akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Sangat disayangkan, seolah-olah Kapolri menyalahkan KPK karena memecat 56 pegawainya,” kata Ken kepada Pojoksatu.id, Sabtu (2/9/2021).

Namun, Kapolri Listyo malah ingin menampung gerombolan Novel Baswedan Cs itu, yang jelas-jelas sudah dipecat KPK.


“Tapi ini kok malah ditampung Polri yang notabene di KPK dipecat karena bermasalah dengan nilai nilai kebangsaan,” ujarnya.

Menurut Ken, sikap Kapolri tersebut menjadi bukti Polri tak serius dalam menangani persoalan radikalisme di tubuh lembaga korps Bhayangkara itu.

Pasalnya, 56 pegawai KPK itu dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) yang merupakan dasar dalam berbangsa dan bernegara.

“Bukti Polri tak serius menangani radikalisme, karena mereka 56 pegawai KPK itu jelas tidak lolos TWK,” tandas Ken.

Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku sudah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo.

Itu untuk meminta izin agar bisa merekrut 56 pegawai nonaktif KPK untuk bisa menjadi ASN Polri.

Hal tersebut disampaikan Kapolri saat kunjungan di Papua melalui video yang beredar di kalangan wartawan beberapa hari lalu.

“Pada Jumat yang lalu saya telah berkirim surat kepada Bapak Presiden untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri,” ujarnya.

Permintaan itu tekait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri khususnya di Tipikor.

di mana ada tugas-tugas tambahan terkait upaya-upaya pencegahan dan upaya-upaya lain, yang harus kami lakukan.

Hal tersebut dalam rangka mengawal penanggulangan Covid dan juga pemenuhan ekonomi nasional, serta kebijakan-kebijakan strategis yang lain.

“Kami berkirim surat kepada Bapak Presiden memohon terhadap 56 orang yang tidak lolos tes TWK, untuk dilantik menjadi ASN Polri,” ungkapnya.

Terkait hal itu, Listyo mengaku jika Jokowi mengabulkan permintaan tersebut.

Permintaan itu dikabulkan Jokowi dengan membalas surat kepada Listyo yang disampaikan melalui Mensesneg pada Senin (27/9).

Setelah mendapatkan izin dari Jokowi, Listyo mengaku sedang berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN untuk proses perekrutan 56 pegawai nonaktif KPK untuk menjadi ASN Polri.

Terkini, kata Listyo, Polri dan dua instansi terkait sedang mendiskusikan soal perekrutan tersebut.

“Tentunya kami meminta untuk menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN,” ucapnya.

“Proses sedang berlangsung, mekanismenya seperti apa, sampai saat ini sedang didiskusikan bisa merektut 56 tersebut menjadi ASN Polri,” sambungnya.

“Terkait rekam jejak dan pengalaman di dalam penanganan Tipikor bisa bermanfaat untuk memperkuat organisasi saat ini kami sedang kembangkan memperkuat organisasi Polri,” tuturnya. (muf/pojoksatu)