Kali Pertama Dalam Sejarah, Pakar Hukum Sebut Gugatan AD/ART Demokrat ke MA Fenomena Baru Hukum

Yusril Ihza Mahendra. (Instagram/@yusrilihzamhd).

POJOKSATU.id, JAKARTA— Pakar hukum Suparji Ahmad menilai gugatan uji materil dan formil AD/ART Partai Demokrat yang dilakukan Yusril Ihza Mahendra merupakan fenomena baru dalam hukum.


Pasalnya, gugatan AD/ART partai Demokrat pimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut pertama kali dilakukan ke Mahkamah Agung (MA).

“Ini fenomena baru dalam hokum. Menguji AD/ART di MA, jadi tidak mudah menyimpulkan,” kata Suparji saat dihubungi Pojoksatu.id, Jumat (1/10/2021).


Kendati demikian, Dosen Universitas Al-Azhar itu mengapresiasi langkah yang dilakukan Yusri Ihza Mahendra tersebut.

Menurut Suparji, dengan gugatan uji materil dan formil AD/ART tersebut perkara yang dihadapi partai berlambang bintang mercy itu secepatnya akan selesai.

“Gugatan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya untuk mengatasi masalah dinamika di partai Demokrat, kita serahkan semuanya kepada MA,” ujarnya.

Suparji pun meminta kepada dua belah pihak, antara kubu AHY dan Moeldoko Cs tersebut untuk legowo menyerahkan semuanya kepada keputusan hakim di MA.

“Beri kewenangan penuh kepada hakim MA untuk memutuskannya, opini di publik hendaknya obyektif dan berada dalam koridor menjaga independensi MA,” tuturnya.

Sebelumnya, pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa dirinya menjadi kuasa hukum empat anggota partai Demokrat kubu Moeldoko.

Ia mengatakan, akan mendampingi keempat orang tersebut untuk menggugat AD/ART partai Demokrat ke Mahakamah Agung (MA).

“Benar kantor hukum mereka IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD-BALI OFFICE mewakili kepentingan hukum empat orang anggota Partai Demokrat mengajukan judicial review ke MA,” ujar Yusril dalam keterangnya, Jumat (24/9).

Yusril menjelaskan, judicial review yang dimaksud meliputi pengujian formil dan materil terhadap AD/ART Partai Demokrat.

Menurutnya, pihak termohon dalam gugatan nanti adalah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Yaitu selaku pihak yang mengesahkan AD/ART Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 2020 lalu.

Yusril mengklaim, langkah uji formil dan materiil AD/ART partai politik ini merupakan hal baru dalam hukum di Indonesia.

MA berwenang menguji AD/ART partai politik dengan alasan AD/ART dibuat oleh sebuah partai politik atas perintah UU dan delegasi yang diberikan UU Partai Politik.

Namun menurutnya, sejauh ini belum ada lembaga yang menguji ketika AD/ART suatu partai politik bertentangan dengan UU.

“Nah, kalau AD/ART Parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya,” ujarnya.

“Ternyata bertentangan dengan UU bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya?” Sambungnya.

Yusril mengatakan, ada kevakuman hukum untuk menyelesaikan persoalan seperti itu.

Mahkamah Partai, katanya, tidak berwenang menguji AD/ART, begitu juga dengan pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara.

Ia menjelaskan, PTUN hanya berwenang mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara.

Sementara PN hanya bisa mengadili perselisihan internal partai politik jika mahkamah partai tidak mampu menyelesaikannya.

“Karena itu saya menyusun argumen yang Insya Allah cukup meyakinkan dan dikuatkan dengan pendapat para ahli,” kata Yusril.(muf/pojoksatu)