Kisruh Demokrat, Tudingan bahwa Jokowi Restui Manuver Moeldoko Itu Langsung Rontok

Bendera Partai Demokrat.

POJOKSATU.id, JAKARTA – Anggapan dan tudingan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) membiarkan manuver Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat langsung rontok.

Itu setelah Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan pembicaraan Jokowi dengan dirinya yang khusus membahas kudeta Demokrat yang dilakukan Moeldoko.

Dalam kisruh tersebut, Jokowi sama sekali tidak mendukung Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat.

BACA: Gugatan Yusril ke MA Tak Ada Gunanya, Mahfud: Kalaupun Menang Tak Bisa Jatuhkan Demokrat AHY


Mahfud menceritakan, saat itu ia melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi dan Menkumham Yasonna Laoly.

Hal ini disampaikan Mahfud MD saat diskusi virtual melalui live Twitter bersama Didik J Rachbini, Rabu (29/9/2021).

Dalam pertemuan tersebut, kata Mahfud, Presiden Jokowi menanyakan kepada dirinya terakait keabsahan hukum kongres luar biasa (KLB) Sibolangit.

Mahfud menjelaskan kepada Jokowi bahwa tidak ada hukum yang mendasari kongres tersebut.

“Karena muktamar itu atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah,” ungkap Mahfud menuturkan kembali ucapannya dalam pertemuan tersebut.

Mahfud menjelaskan bahwa KLB Sibolangit itu dilakukan tanpa izin pengurus Partai Demokrat yang sah.

“Ini kan mereka (penggagas dan peserta) di luar, bukan pengurus yang sah. Jadi itu ndak boleh disahkan,” ujarnya kepada Jokowi.

BACA: Presiden Jokowi: Ndak Usah Disahkan Pak Moeldoko Meskipun Dia Teman Kita dan Punya Ambisi Politik

“Kata Pak Jokowi, ‘Kalau memang begitu tegakkan saja hukum, ndak usah disahkan Pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik’. Kata Pak Jokowi,” ucap Mahfud MD menirukan ucapan Jokowi saat itu.

Arahan itu kemudian langsung ditindaklanjuti olehnya dan Yasonna Laoly.

Yakni dengan tidak mengesahkan hasil KLB Sibolangit yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum.

“Saya dan Pak Yasonna segera mengumumkan ndak bakal mengesahkan Moeldoko,” tuturnya.

Tidak Mau Intervensi

Mahfud juga menceritakan, Presiden Jokowi sama sekali tidak mau melakukan intervensi dalam masalah Partai Demokrat.

Meskipun sejatinya kalau Jokowi mau, sejatinya intervensi bisa dilakukan saat KLB Sibolangit digelar.

Akan tetapi, kata Mahfud, orang nomor satu di Indonesia itu tidak pernah mau mengintervensi. Bahkan sampai saat ini sekalipun.

“Kalau Istana mau masuk sebenarnya ketika Moeldoko kongres di Medan itu, kita tinggal mengesahkan aja dengan kasar gitu, tapi pada waktu itu saya menghadap presiden,” beber Mahfud. (ruh/int/pojoksatu)