56 Pegawai KPK Dipecat, Pakar Hukum: Mereka Aset Negara, Jokowi Diminta Segera Ambil Langkah Cepat

Presiden Jokowi, investasi bodong
Presiden Jokowi

POJOKSATU.id, JAKARTA- Pakar hukum Azmi Syaputra menyebutkan 56 pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos TWK merupakan aset negara.


Karena itu, sangat disayangkan hingga sekarang Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengambil sikap memperjuangkan nasib mereka.

“Mereka ini aset negara, bukan ancaman, seharusnya Presiden ambil langkah cepat,” kata Azmi dalam keterangannya diterima Pojoksatu.id, Kamis (30/9/2021).

Menurut Ketua Asosiasi ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) itu, pemecetan 56 pegawai KPK itu merupakan tragedi yang tidak akan pernah dilupakan.


Pasalnya, mereka merupakan pejuang pemberantasan korupsi yang telah menyelamatkan ratusan Triliun uang negara dari tangan-tangan para koruptor.

“Ini merupakan tragedi, harus diakui mereka inilah jugalah motor utama yang telah menunjukkan ketangguhan menyelamatkan uang negara,” ungkap Azmi.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyampaikan 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK akan dipecat per 30 September 2021.

“Akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September,” kata Alex kepada wartawan saat jumpa pers di Gedung KPK, Rabu (15/9).

Wakil Ketua KPK lainnya, Nurul Ghufron, menyebutkan bahwa keputusan memberhentikan Novel Baswedan dkk pada 30 September mendatang.

Itu merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ia menuturkan rapat koordinasi dengan dua lembaga negara tersebut dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK).

Kemudian, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan yang menyangkut alih status pegawai melalui asesmen TWK.

“Kami kemudian menindaklanjuti dengan rapat koordinasi dengan pemerintah dkementerian memiliki tugas dan fungsi untuk formasi PNS yaitu Kementerian PAN-RB,” ujarnya.

(muf/pojoksatu)