Anggota DPR Ungkap Motif KKB Dibiayai Pejabat Papua

KKB di Papua
KKB di Papua

POJOKSATU.id – Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menduga Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dibiayai pejabat Papua, baik pejabat di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten.


Pernyataan Dave bahwa KKB dibiayai pejabat Papua disampaikan dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pekan lalu.

BACA: Komnas HAM Minta Dalami Sumber Senjata Canggih KKB

Dave menyebut gerakan teroris KKB yang meneror guru, tenaga kesehatan dan masyarakat unum dibiayai oleh pejabat tinggi di Bumi Cenderawasih.


Politikus Partai Golkar itu menyebut dana yang digelontorkan penjabat Papua dipakai untuk operasional dan pelatihan anggota KKB menjadi teroris.

“Laporan yang masuk di komisi, banyak pejabat tinggi Papua di tingkat I dan tingkat II membiayai gerakan teroris dengan memberikan senjata, uang, dan mencari pelatih untuk melatih personel,” kata Dave.

Dave enggan membongkar identitas pejabat tinggi di Papua yang membiayai gerakan KKB.

“Diduga banyak pejabat daerah di Papua masih turut bermain, siapa dan apa jabatan mereka, itu tugas aparat keamanan untuk membukanya,” ucapnya.

Motif Pejabat Papua Biayai KKB

Dave membeberkan motif KKB dibiayai pejabat Papua. Menurutnya, pejabat biaya KKB dengan berbagai alasan.

Para pejabat itu punya kepentingan untuk mengamankan kebijakannya, sehingga perlu merangkul KKB.

Pejabat yang memberikan bantuan kemungkinan besar tidak akan diganggu KKB, sehingga program dan kebijakannya dapat berjalan tanpa gangguan keamanan.

Dave meminta Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI memantau dan mengumpulkan data serta bukti dugaan keterlibatan pejabat Papua dalam gerakan KKB.

Kalau sudah ditemukan bukti, Dave meminta agar pelaku segera diproses secara hukum.

Dave juga meminta BIN, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendeteksi aliran dana yang membiayai aktivitas gerakan teroris KKB di Papua. (one/pojoksatu)