Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Bupati Sampaikan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021

Bupati Nunukan Hj.Asmin Laura Hafid Saat menggelar Rapat Paripurna

POJOKSATU.id, NUNUKAN- DPRD Nunukan kembali menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian nota keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021, Senin 27 September 2021.


Bupati Nunukan Hj.Asmin Laura Hafid membacakan pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belajan Daerah (APBD-P) Tahun 2021

Dirinya menyampaikan rasa terimakasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Nunukan.

“Akhirnya telah disetujui, melalui kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif tentang perubahan kebijakan umum APBD 2021, termasuk perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD 2021,” ujar Laura, Senin 27 September 2021.


Laura menyampaikan penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD)

Lebih lanjut Laura mengatakan, saat ini tetap berorientasi pada basis kinerja dengan penganggaran yang mengutamakan hasil kinerja serta dapat diukur capaian targetnya

“Dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, berprinsip pada efesiensi, efektifitas. Guna menggerakkan pembangunan daerah yang lebih produktif,” jelasnya.

Hal ini sesuai dengan pedoman penyusunan APBD TAP anggaran 2021, yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri 4/9 Nomor 64 Tahun 2020, Pasal 5 Ayat (1) dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Yakni, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Covid-19, secara prioritas.

Pertama, penanganan kesehatan

Kedua, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup.

Ketiga, penyediaan jaring pengaman sosial (JPS)/Sosial Safety Net.

Sedangkan Ayat (2) dalam pandemi (Covid-19) suatu daerah telah dapat dikendalikan.

Dengan hal itu pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman dari Covid-19 dalam penyelenggaraan pemerintah.

Selain itu, pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa 2021, dalam rangka mendukung penanganan Covid-19 dan dampaknya yakni Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

Mendukung Kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19, untuk kegiatan pos komandi tingkat Kelurahan. Insentif tenaga kesehatan dan belanja kesehatan lainnya serta kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Ada perubahan alokasi, penggunaan serta penyaluran/refocushing anggaran. Disamping itu, untuk mengalokasikan minimal 8 persen dari Dana Transfer Umum (DAU/DBH) yang digunakan untuk dukungan pendanaan belanja kesehatan penanganan Covid-19,” jelas Laura.

Secara garis besar lanjut Laura, rancangan APBD Nunukan 2021 yang semula sebesar 1,296 triliun setelah perubahan naik sebesar 1,372 triliun atau naik 3,64 persen.

Perubahan ini disebabkan adanya Refocusing anggaran dan penyesuaian silpa dana earmark serta faktor lainnya yakni pada rancangan perubahan APBD 2021 pendapatan semula diproyeksi sebesar 1,296 triliun naik sebesar 1,341 triliun atau 3,4 persen dengan penjelasan sebagai berikut:

Pendapatan:

-Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula dianggarkan 110,746 miliar dalam perubahan naik sebesar 113,746 miliar (2,71 persen).

-Pendapatan transfer semula sebesar 1,183 triliun bertambah menjadi 1,191 triliun atau (0,74 persen).

-Lain-lainnya pendapatan dawrah yang sah, semula 3 miliar bertambah jadi 35,482 miliar.

Belanja Daerah

Pada rancangan perubahan APBD TA.2021 proyeksi belanja semulw 1,324 triliun bertambah jadi 1,374 triliun (3,76 persen) dengan komposisi.

-Belanja Operasi sebelumnya 830,395 miliar bertambah jadi 897,686 miliar.

-Belanja Modal, dianggarkan 217,995 miliar berkurang menjadi 201,447 miliar.

-Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar 14,586 miliar berkurang menjasi 10,106 miliar.

-Belanja Bantuan Keuangan 261,456 miliar naik sebesar 264,932 miliar.

Pembiayaan

-Penerimaan Pembiayaan, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnnya sebesae 30,486 miliar setelah di audit BPK bertambah menjadi 35,989 miliar.

-Pengeluaran Pembiayaan, semual 3 miliar, berupa penyerataan modal kepada PDAM tidak mengalami perubahan.

(fjn/pojoksatu)