Rancangan KUAS-PPAS Nunukan, Proyeksi Rencana Belanja Rp1,372 Triliun

Wakil Bupati Nunukan H Hanafiah
Wakil Bupati Nunukan H Hanafiah membacakan Rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan Kabupaten Nunukan 2021.

POJOKSATU.id – DPRD Kabupaten Nunukan menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran APBD Nunukan Tahun Anggaran 2021.


Rapat Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa didampingi Wakil Ketua I H Saleh dan Burhanuddin wakil ketua II dan dihadiri anggota DPRD.

Turut hadir Wakil Bupati Nunukan H Hanafiah, Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus dan Kepala OPD Pemkab Nunukan.

Pada kesempatan itu, Hanafiah mengapresiasi dengan agenda rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD Nunukan tahun 2021 dan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang mengagendakan rapat paripurna.


Hanafiah menambahkan dalam perumusan KUA dan PPAS Perubahan APBD menjadi dasar perubahan, diantaranya terkait perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah.

“Akibat perubahan kebhinekaan nasional dikarenakan kondisi Covid-19 yang tidak hanya berdampak pada kesehatan, juga berdampak pada sisi sosial, ekonomi dan keuangan,” ungkapnya.

Hanafiah menyebutkan pada rancangan perubahan APBD tahun 2021, pendapatan semula diproyeksikan sebesar Rp1,296 triliun, mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp1,339 triliun atau naik 3,29 persen.

Kenaikan pendapatan daerah ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD yang semula ditargetkan sebesar Rp110,746 miliar, mengalami perubahan menjadi sebesar Rp113,746 miliar atau naik 2,71 persen.

Pajak daerah semula ditargetkan sebesar Rp33,292 miliar naik menjadi Rp36, 292 miliar mengalami kenaikan 9,01 persen.

Retribusi Daerah semula ditargetkan sebesar Rp3,773 miliar juga mengalami perubahan.

Sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan semula Rp5,100 miliar tidak mengalami perubahan.

Sedangkan pendapatan transfer yang semula sebesar Rp183 triliun bertambah menjadi Rp1,190 triliun atau naik 0,61 persen.

Pendapatan lain-lain daerah yang sah semua ditargetkan sebesar Rp3 miliar bertambah menjadi Rp35,482 miliar.

“Belanja daerah pada rancangan perubahan tahun 2021, proyeksi belanja semula sebesar Rp1,324 triliun triliun mengalami perubahan menjadi Rp1,372 triiliun atau mengalami kenaikan sebesar 3,64 persen,” ucapnya.

“Belanja operasi yang semula Rp830,395 miliar bertambah menjadi Rp895,847 miliar,” terangnya.

Selain itu, biaya belanja bantuan keuangan sebesar Rp261,456 miliar bertambah menjadi Rp264,932 miliar atau bertambah 1,33 persen.

Sedangkan penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, semula sebesar Rp30,483 miliar setelah diaudit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bertambah menjadi Rp35,989 miliar atau bertambah 20,02 persen.

Untuk pengeluaran pembayaran semula Rp3 miliar berupa penyertaan modal kepada PDAM tidak mengalami perubahan.

“Belanja modal semula dianggarkan Rp217,995 miliar berkurang menjadi Rp201,764 miliar atau berkurang 10,96 persen,” ujarnya.

“Di belanja tidak terduga sebesar Rp14, 586 miliar, berkurang menjadi Rp10,032 miliar atau turun 31,22 persen,” tutupnya.
(fjn/pojoksatu)