Luhut Panjaitan Ngaku Siap Juga Dihukum, ‘Nanti Kalau Saya Salah Ya Dihukum, Biarlah di Pengadilan’

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan resmi melaporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polda Metro Jaya, rabu (22/9/2021). Foto: Firdausi/PojokSatu.id

POJOKSATU.id, JAKARTA— Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku siap dihukum bila terbukti bersalah di pengadilan. Luhut resmi melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya.


Luhut Binsar Panjaitan tidak hanya menggertak Haris Azhar melalui laporan kepolisian.

Luhut juga menantang Haris Azhar untuk membuktikan semua tudingannya di pengadilan.

“Jadi biarlah dibuktikan di pengadilan, nanti kalau saya salah ya dihukum, nanti kalau yang melaporkan itu salah ya dia dihukum, kita kan sama di mata hukum,” kata Luhut usai dimintai keterangan sebagai pelapor di Mapolda Metro Jaya, Senin (27/9).


Menurut Luhut Panjaitan, proses penegakan hukum ini merupakan pembelajaran.

Bukan hanya kepada Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, melainkan juga terhadap semua Warga Negara Indonesia (WNI).

“Ini saya kira penting, jadi semua pembelajaran. Untuk semua jangan sembarang ngomong, jadi jangan berdalih hak asasi manusia atau kebebasan berekspresi yang membuat orang lain jadi susah, ga boleh gitu,” pinta Luhut.

Luhut Panjaitan menyebut Haris Azhar dan Fatia telah mencemarkan nama baiknya, bahkan memberikan dampak buruk kepada nama baik keluarganya.

Selain melaporkan tindak pidana, Luhut juga mengajukan gugatan perdata kepada keduanya sebesar Rp 100 miliar.

Seperti diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan siap buka-bukaan atas tudingan Haris Azhar terkait dugaan terlibat dalam bisnis tambang emas di Blok Wabu di Papua.

“Silahkan aja, buka aja di media sekarang, dari sekarang juga bisa buka di media kok, kan saya punya harta kekayaan ada di KPK itu, LHKPN itu,” kata Luhut di Mapolda Metro Jaya, Senin (27/9).

Namun dari sisi proses penegakan hukum, Luhut Panjaitan menginginkan agar prosesnya tetap berjalan hingga ke pengadilan.

Meskipun, terdapat Surat Edaran (SE) Kapolri terkait penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Isi surat edaran itu salah satunya meminta penyidik polisi mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga meminta penyidik memprioritaskan langkah damai dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran UU ITE.

“Ya jalanin aja hukum ini. Nanti kita lihat kalau ada, tadi anu tadi disampaikan penyidik ada edaran dari Kapolri untuk mediasi ya silahkan aja jalan,” jelasnya.

“Tetapi saya ingin sampaikan, supaya kita ini semua belajar bahwa tidak ada kebebasan absolut, sudah berkali-kali saya sampaikan, kebebasan bertanggung jawab,” kata Luhut.

Luhut melaporkan Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya atas tudingan fitnah dan pencemaran nama baik.

Laporan itu diterima penyidik dengan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 22 September 2021.

Kasus ini sendiri bermula saat Haris dan Fatia menyinggung nama Luhut dengan perusahaan bisnis tambang di Papua di Channel YouTube Haris Azhar yang berjudul “Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya Jendral BIN Juga Ada!!”.

Keduanya menyinggung perusahaan bernama PT Tobacom Del Mandiri yang disebut sebagai anak usaha Toba Sejahtra Group sebagai pemain bisnis tambang di Papua.

Toba Sejahtra Group sendiri sahamnya dimiliki oleh Luhut.

PT Tobacom Del Mandiri ini Direkturnya adalah Purnawirawan TNI namanya Paulus Prananto.

“Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtra Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu Pejabat kita, Namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), The Lord, Lord Luhut,” jelas Fatia dalam video tersebut.

“Jadi Luhut bisa dibilang bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini,” katanya lagi dalam video tersebut.

“LBP, Lord Luhut,” jawab Haris. (ral/rmol/pojoksatu)