Kepentingan Negara Terancam di Laut, Guru Besar Sejarah Ingatkan Pemerintah Lakukan Terobosan Ini

Guru Besar Ilmu Sejarah Undip Singgih Tri Sulistiyono (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA— Guru Besar Ilmu Sejarah Undip Singgih Tri Sulistiyono mengingatkan pemerintah soal bangkitnya ekonomi dan ekspansif militer China yang memicu kekhawatiran AS dan negara Eropa.


Dalam memperingati Hari Maritim, Singgih Tri Sulistiyono yang juga Ketua DPP LDII ini mengajak seluruh elemen bangsa menyadari pentingnya laut dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional.

Pasalnya, bangkitnya ekonomi dan ekspansif militer China, memicu kekhawatiran Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa.

Sebagai imperialis tradisional yang pernah menguasai Asia Pasifik, mereka mengkhawatirkan pengaruh ekonomi dan politik mereka di Asia terganggu.


Demikian disampaikan Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Singgih Tri Sulistiyono yang juga Ketua DPP LDII dalam keterangannya, Senin (27/9/2021).

“Asia Tenggara dan Indonesia menjadi hotspot bila pertikaian memuncak. Ketergantungan Indonesia terhadap China dan Barat, mengakibatkan bangsa ini terjebak dalam pusaran konflik perebutan pengaruh di Laut China Selatan,” kata Singgih.

Menurut Singgih, lalu lalang barang dan jasa yang melintasi Laut China Selatan yang kerap dikawal oleh militer dari berbagai negara, memicu ketegangan-ketegangan.

Di lain pihak, Amerika Serikat dan sekutunya menganggap perairan tersebut sebagai wilayah internasional, sementara China mengklaim wilayah LCS sebagai perairannya.

Ketegangan dengan China tersebut, kata dia, melecut terbentuknya aliansi pertahanan Amerika Serikat, Australia, dan Inggris (AUKUS).

Salah satu poin aliansi itu, Inggris dan Amerika Serikat membantu Australia untuk membangun kapal selam nuklir. Hal tersebut bisa memicu peningkatan persaingan senjata nuklir di kawasan Asia Pasifik.

Menurut Singgih, Indonesia bisa dipastikan terseret dalam ketegangan mengingat investasi negara-negara itu sangat besar di Indonesia.

“Pemerintah Indonesia harus melakukan upaya terobosan ‘silent diplomacy’ atau diplomasi senyap baik dengan pihak AS maupun China,” papar Singgih yang memfokuskan penelitiannya terhadap sejarah maritim.

Meskipun negara-negara di Asia mulai bergantung dengan investasi China, lanjutnya, secara tradisional Barat masih memiliki hegemoni yang kuat.

Indonesia bahkan terkurung oleh berbagai kekuatan Barat yang secara tradisional menguasai Australia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam.

Pemerintah juga harus melihat aspirasi masyarakat Indonesia yang masih memandang negatif China sebagai negara komunis. Pendek kata, menurut Singgih, pemerintah harus berhati-hati.

Ia menilai, kedekatan dengan China, berpotensi kedaulatan Indonesia di sisi timur terganggu. Papua akan terus bergolak bahkan lepas, bila Indonesia terlalu terang-benderang bila berpihak ke China.

“Indonesia dianggap lamban oleh Barat dalam merespon situasi bahaya di depan matanya. Juga mungkin Barat memandang Indonesia pada posisi abu-abu terkait dengan kedekatannya dengan China. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak mendapatkan keuntungan dalam konflik LCS,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso mengatakan, investasi dari negara lain sangat penting.

Dengan investasi tersebut, bisa mempercepat pembangunan di berbagai pelosok Indonesia.

“Namun harus diperhatikan kepentingan nasional harus diutamakan, jangan sampai investasi malah justru merugikan kedaulatan bangsa Indonesia,” ujar Chriswanto Santoso.

Ia menyebut, membanjirnya investasi dan warga asing di Indonesia, bisa berpotensi negatif apabila dijadikan arsitektur untuk menciptakan ketergantungan Indonesia terhadap negara lain.

“Ini bukan sifat ultranasionalisme atau chauvinisme, namun harus ada analisis dalam menyikapi investasi. Bangsa Indonesia tidak alergi invetasi asing, namun harus makin mandiri dan mengurangi ketergantungan yang menyebabkan bangsa ini sulit maju,” paparnya. (ral/int/pojoksatu)