Yusril di Kubu Moeldoko, Politisi Demokrat: Dia Kehilangan Idealisme, Orientasinya Cuma Bisnis Semata

Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra

POJOKSATU.id, JAKARTA- Politisi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, Yusril Ihza Mahendra bukan lagi sosok yang intelektual dalam bidangnya.


Pasalnya, apa yang dilakukan Yusril yaitu menjadi kuasa hukum kubu Moeldoko mencerminkan sikap pragmatisme sebagai pakar hukum.

“Yusril kehilangan idealisme dan orientasinya bisnis semata,” kata Syarief saat dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Jumat (24/9/2021).

Menurutnya, Yusril menutup mata atas pelanggaran hukum yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan itu.


Padahal, Moeldoko Cs sudah jelas melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal untuk mengkudeta kepimpinan Partai Demokrat yang sah secara hukum.

“Yusril menutup mata pelanggaran hukum demokrasi yang dilakukan Moeldoko Cs,” tandas Syarif

Sebelumnya, pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa dirinya menjadi kuasa hukum empat anggota partai Demokrat kubu Moeldoko.

Ia mengatakan, akan mendampingi keempat orang tersebut untuk menggugat AD/ART partai Demokrat ke Mahakamah Agung (MA).

“Benar kantor hukum mereka IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD-BALI OFFICE mewakili kepentingan hukum empat orang anggota Partai Demokrat mengajukan judicial review ke MA,” ujar Yusril dalam keterangnya, Jumat (24/9).

Yusril menjelaskan, judicial review yang dimaksud meliputi pengujian formil dan materil terhadap AD/ART Partai Demokrat.

Menurutnya, pihak termohon dalam gugatan nanti adalah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Yaitu selaku pihak yang mengesahkan AD/ART Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 2020 lalu.

Yusril mengklaim, langkah uji formil dan materiil AD/ART partai politik ini merupakan hal baru dalam hukum di Indonesia.

MA berwenang menguji AD/ART partai politik dengan alasan AD/ART dibuat oleh sebuah partai politik atas perintah UU dan delegasi yang diberikan UU Partai Politik.

Namun menurutnya, sejauh ini belum ada lembaga yang menguji ketika AD/ART suatu partai politik bertentangan dengan UU.

“Nah, kalau AD/ART Parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya,” ujarnya.

“ternyata bertentangan dengan UU bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya?” Sambungnya.

Yusril mengatakan, ada kevakuman hukum untuk menyelesaikan persoalan seperti itu.

Mahkamah Partai, katanya, tidak berwenang menguji AD/ART, begitu juga dengan pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara.

Ia menjelaskan, PTUN hanya berwenang mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara.

Sementara PN hanya bisa mengadili perselisihan internal partai politik jika mahkamah partai tidak mampu menyelesaikannya.

“Karena itu saya menyusun argumen yang Insya Allah cukup meyakinkan dan dikuatkan dengan pendapat para ahli,” kata Yusril.

(muf/pojoksatu)