Hoaks, Pasien Covid-19 tak Ditanggung Kemenkes Mulai 1 Oktober, Dispusipda Jabar Ajak Media Bersinergi

Kepala Dispusipda Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi (ist

POJOKSATU.id, JAKARTA – Gambar yang menyebutkan pasien Covid-19 tak ditanggung Kemenkes mulai 1 Oktober 2021 dipastikan hoaks alias berita bohong.


Gambar tersebut beredar melalui grup-grup Whatsapp dan media sosial.

Dalam gambar tersebut, terpampang foto seorang tenaga kesehatan memegang kertas bertuliskan ‘WARNING’ dengan warna merah

Di bagian atas gambar itu juga terdapat tulisan ‘INGAT’ yang menjadi awalan narasi hoaks.


“Mulai 1 Oktober pasien Covid tidak ditanggung Kemenkes lagi, BPJS hanya cover maksimal 18Juta.! Alternatif lain pake Asuransi sendiri. Jaga diri baik-baik.” demikian kalimat di gambar tersebut.

Dikutip dari detik.com, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kementerian Kesehatan RI dr Siti Nadia Tarmizi memastikan gambar itu adalah hoaks.

Ia menegaskan, biaya perawatan pasien Covid-19 tetap ditanggung pemerintah dengan sumber anggaran masih dari Kementerian Kesehatan RI.

Nadia juga menegaskan bahwa biaya pasien tidak benar dibatasi hanya sampai Rp18 juta.

“Mekanisme perhitungan penggantian biaya nenggunakan metode INA-CBGs dan besarannya bervariasi,” jelas Nadia.

Nadia menegaskan, penghentian cover biaya pasien Corona dilakukan saat masa isolasi COVID-19 dinyatakan selesai.

“Bila saat itu ternyata masih diperkukan perawatan lanjutan karena kondisi komorbid, komplikasi atau koinsiden, maka beralih ke sumber pembiayaan lain,” sambung dr Nadia.

Sumber pembiayaan lain yang dimaksud Nadia, seperti jaminan kesehatan nasional (JKN) atau asuransi lain masing-masing pasien.

Dispusipda Jabar Ajak Media Bersinergi

Sementara, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi mengaku, cukup banyak berita hoaks terkait penanganan Covid-19 yang beredar di masyarakt.

“Cukup signifikan (pengaruhnya), apalagi di kalangan masyarakat awam. Seperti hoaks kalau divaksin nanti jadi penyakit baru, atau kematian,” ujar Ahmad Hadadi dalam sebuah talkshow di radio belum lama ini.

Menurutnya, hoaks itu dibuat oleh pihak tidak bertanggungjawab dan harus dilawan semua pihak.

Karena itu, dibutuhkan peran media untuk ikut berperan dalam melawan dan menangkal hoaks yang beredar.

“Kami mengapresiasi kawan-kawan media yang bersinergi, bahu membahu ikut mengawal suksesnya program vaksinasi ini,” tuturnya.

Saat ini, Pemprov Jawa Barat melakukan segala upaya untuk mengejar target penuntasan vaksinasi sampai Desember 2021 mendatang.

Termasuk mengajak tokoh masyarakat dan tokoh agama bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat. Bahkan, hasilnya pun sampai di luar ekspektasi.

“Di sinilah suksesnya program vaksinasi dengan melibatkan seluruh tokoh. Dan terbukti, Covid-19 di Jawa Barat sudah melandai,” ungkapnya.

Seperti keinginan semua pihak, Pemprov Jabar berharap Jawa Barat bisa zero Covid-19.

“Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang ikut berperan, karena ini merupakan kerja keras semua pihak,” tandasnya. (ruh/pojoksatu)