Kapolri Diseret dalam Pusaran Haris Azhar vs Luhut, Moeldoko Kena Senggol Lagi

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (16/6/2021). Foto: IST

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus memerintahkan anak buahnya agar tidak menindak lanjuti laporan Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.


Pasalnya, apa yang dilakukan Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti dan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) adalah tugas aktivis mengawasi kinerja pejabat publik.

Demikian disampaikan peneliti Koalisi Masyarakat Sipil, Ade Wahyudin dalam keterangannya kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (23/9/2021).

BACA: Luhut akan Gugat Rp100 Miliar, Pengacara Haris Azhar tak Gentar: Lucu


“Tindakan Haris Azhar, Fatia, Egi Primayogha dan Miftahul Choir sebagai pembela hak asasi manusia yang dijamin hak konstitusinya,” katanya.

“Karena itu kita mendesak Kapolri tidak melanjuti laporan Luhut dan Moeldoko,” sambung Ade Wahyudin.

Ade menilai, laporan yang dilayangkan Luhut dan Moeldoko terhadap para aktivis itu merupakan bentuk serangan terhadap pembela HAM.

“Koalisi menilai laporan pidana ini ancaman serius bagi demokrasi dan aktivis HAM, yang seharusnya mendapatkan perlinudngan, justru diserang oleh pejabat publik,” tuturnya.