Anies Baswedan Diserang PSI, Nasdem Pasang Badan, Sinyal Dukungan di Pilpres 2024 Makin Keliatan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi KPK dimintai keterangan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan tanah Munjul. Foto RMCO.id

POJOKSATU.id, JAKARTA- Pengamat politik Ujang Komarudin menilai partai Nadem membela Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan karena diserang PSI merupakan hal yang wajar.


Pasalnya, antara Anies dan Partai Besutan Surya Paloh itu memiliki hubungan yang baik.

“Nasdem membela Anies sudah biasa, selama ini Nasdem dan Anies mempunyai hubungan baik,” kata Ujang dihubungi Pojoksatu.id, Kamis (23/9/2021).

Akan tetapi, lanjut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu dalam pembelaan tersebut pasti diselipkan kepentingan politik.


“Pasti ada kepentingan politik, bisa jadi itu sinyal dari Nasdem akan mendukung Anies di Pilpres 2024, tapi bisa iya dan bisa juga tidak,” terangnya.

Menurutnya Ujang, hal tersebut akan terwujud, jika Anies dan Nasdem memiliki kesamaan pandangan politik.

“Maka bisa saja Nasdem akan sungguh-sungguh dukung Anies,” ujarnya.

Soal partai Koalisi, Dosen Universitas Al-Azhar itu belum bisa menerka-nerka, apakah Nasdem berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau tidak.

Meski kedua partai itu kerap pasang badan untuk Anies Baswedan jika diserang kritikan dari berbagai pihak.

“Bicara koalisi PKS dengan Nasdem, semua belum terbaca. Karena masih cair, satu kasus, belum bisa melihat apakah keduanya akan berkoalisi,” tutur Ujang.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyesalkan pernyataan Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha.

Ia menilai pernyataan Giring terhadap Anies merupakan narasi permusuhan.

“Saya kaget juga ya, kok kemudian di tengah situasi begini, kita membangun narasi yang bermusuhan ya,” ujar Ahmad Ali, Rabu (22/9).

Ia mengatakan, tidak elok dalam kondisi pandemi Covid-19 muncul pernyataan-pernyataan yang kontroversial.

“Ini cara tidak baik untuk situasi hari ini, saling menuding dan memojokkan,” imbuhnya.

Ahmad Ali menuturkan, seharusnya kritik yang disampaikan PSI pada tempatnya. Mengingat, PSI memiliki fraksi di DPRD DKI Jakarta.

“Kalau kemudian ada hal yang tidak pas baiknya disampaikan lewat mekanisme kontrol yang ada di DPRD, Anies ini kan bukan pribadi tapi Gubernur,” ucapnya

“Tentu di setiap kebijakannya dalam kebijakan pemda DKI di dalamnya ada parpol, karena posisinya pemda itu adalah terdiri dari Gubernur dan DPRD sendiri kan,” sambungnya.

(muf/pojoksatu)