Seruan Pemrov DKI Soal Reklame Rokok, Anies Baswedan Disentil, Buang-buang Energi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

POJOKSATU.id, JAKARTA- Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) Joko Setiyanto menanggapi seruan Gubernur DKI Jakarta melarang pedagang untuk pajang rokok di toko atau warung serta pelarangan iklan rokok.


Hal tersebut dinilai mengabaikan pemulihan ekonomi masyarakat kecil yang terpukul oleh pandemi Covid-19.

Bahkan pelarangan yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta seharusnya memperhatikan kondisi masyarakat bawah dalam keadaan ekonomi sedang sulit seperti ini.

“Saya bukan perokok, bukan berarti saya melarang teman-teman saya untuk merokok,” kata Joko dalam keterangannya yang diterima Pojoksatu.id, Selasa (21/9/2021).


Joko menilai seruan tersebut hanya membuang-buang energi Pemprov DKI.

Harusnya Pemprov Jakarta bisa mengerjakan hal yang lebih penting daripada menutup reklame dan display rokok.

“Ada masalah yang harus diselesaikan dengan cepat dahulu, seperti menyelesaikan vaksinasi di pasar agar masyarakat tidak takut untuk masuk pasar,” ucapnya

Sependapat dengan hal tersebut, Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta itu kontra poduktif dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baginya menghidupkan kembali ekonomi setelah 2 tahun terdampak pandemi adalah hal yang lebih perlu segera dilakukan.

Karena itu, Trubus menekankan bahwa DKI Jakarta sebagai Ibukota negara jangan menerapkan aturan sendiri yang dapat berimbas luas dan disalah artikan.

“DKI Jakarta adalah bagian tidak terpisahkan oleh NKRI, seruan (Anis Baswedan) melanggar peraturan yang ada,” sindirnya.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan menerbitkan Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok.

Ada tiga poin yang diatur dalam seruan yang ditandatangani Anies pada 9 Juni 2021 itu.

Salah satunya tidak memasang reklame rokok atau zat adiktif baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, termasuk memajang kemasan/bungkus rokok atau zat adiktif di tempat penjualan.

Penertiban reklame khususnya terkait rokok gencar dilakukan petugas Satpol PP di Jakarta salah satunya di Jakarta Barat.

Penertiban dilakukan dengan menutup stiker, poster, hingga iklan produk rokok di seluruh toko kecil, toko swalayan kecil (minimarket) dan swalayan besar (supermarket).

(muf/pojoksatu)