Ganjar Pranowo Diduga Akan Kena Sanksi PDIP, Hasto Kristiyanto: Sikap Partai Sangat Jelas Soal Capres!

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto RMOL
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto RMOL

POJOKSATU.id, JAKARTA— Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengumumkan PDIP akan memberi sanksi disiplin kepada kader yang menyebut atau disebut akan menjadi capres atau cawapres di Pilpres 2024.


“Sikap partai sangat jelas bahwa keputusan terkait dengan capres dan cawapres berdasarkan keputusan Kongres V dimandatkan kepada ketua umum partai,” ucap Hasto Kristiyanto saat dihubungi, Senin (20/9/2021).

“Dalam hal ada anggota PDI Perjuangan yang menyebutkan terlebih dahulu calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk melalui relawan, sebelum keputusan resmi partai, maka partai akan memberi sanksi disiplin,” ucapnya.

Hasto beralasan keputusan itu didasarkan pada pertimbangan yang harus matang berkaitan dengan Pilpres 2024.


Menurutnya, tanggung jawab sebagai presiden terpilih nantinya juga berat.
“Partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner, mengingat urusan presiden dan wakil presiden harus melalui pertimbangan yang benar-benar matang,” jelasnya.

“Terlebih dengan tanggung jawab presiden yang sangat berat untuk perbaikan nasib lebih dari 270 juta rakyat Indonesia,” ujarnya lagi.

“Dengan demikian pertimbangannya harus matang dan benar-benar memerhatikan seluruh aspek strategis kepemimpinan negara,” lanjutnya.

Alasan lain, PDIP menilai deklarasi dukungan capres atau cawapres untuk Pilpres 2024 saat pandemi Covid-19 seperti saat ini, sangat kurang tepat.

PDIP sendiri saat ini sedang berfokus membantu masyarakat keluar dari dampak pandemi Covid-19.

Diketahui, pada pertengahan 2021 ini, PDIP mempersilakan Ganjar keluar dari partai, kini PDIP menyiapkan sanksi untuk kadernya yang didukung maju di Pilpres 2024.

Teranyar, PDIP menyatakan akan memberikan sanksi kepada kadernya yang lebih dulu menyebutkan nama capres dan cawapres.

Bahkan kader yang menyebut capres atau cawapres melalui relawan juga akan diberi sanksi.

Tekanan-tekanan tersebut diyakini berkaitan dengan satu hal.

Tak lain adalah potensi Ganjar capres 2024, yang berdasarkan hasil survei berbagai lembaga, tak pernah absen dari posisi tiga besar.

Diketahui, sikap PDIP mempersilakan Ganjar keluar dari partai disampaikan pada 25 Mei 2021.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP Bambang Wuryanto yang menyampaikan.

Ketika itu Bambang menyatakan PDIP mempersilakan Ganjar mengikuti jejak Rustriningsih.

Rustriningsih merupakan mantan kader PDIP dan Bupati Kebumen.

Pada 2013, Rustriningsih ingin maju menjadi Gubernur Jawa Tengah, namun PDIP tak memberi restu.

Rustriningsih kemudian mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pilpres 2014, berkebalikan dengan PDIP.

“Beginilah, bahwa Bu Rustri kader PDIP, itu srikandinya Ibu Megawati Soekarnoputri, Ibu statement di Jawa Tengah ‘Ini Srikandiku’, tapi ketika kemudian Bu Rustri pindah dengan partai lain, Ibu marah enggak? Saya enggak tahu persoalan Ibu, tapi ada enggak Ibu statement marah? Enggak ada,” jelasnya.

“Boleh enggak? Ya monggo kalau orangnya (Ganjar) mau, orangnya (Ganjar) mau monggo, sudah banyak contoh kok, banyak contoh itu di Jawa Tengah itu semua orang tahu, Ibu Rustriningsih,” sebutnya. (ral/int/pojoksatu)