Jokowi Diminta Turun Tangan Soal Kasus Investasi Bodong di Polda Metro Jaya

Presiden Jokowi, investasi bodong
Presiden Jokowi

“Setelah saya tanyakan penyidik alasannya adalah belum adanya koordinasi lanjutan dengan kanit baru,” kata dia.


Sementara, Kabid Humas LQ Indonesia Law Firm Sugi, menjelaskan jika koordinasi yang dimaksud bukan dalam arti sesungguhnya. Tapi praktik dugaan pemberian gratifikasi, yang harus dilakukan pihak berperkara, agar kasus tersebut prosesnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Bahkan, ada ‘filosofi menarik’ yang menurut Sugi dipraktikkan oknum penyidik Kepolisian nakal.

“Oknum perwira ini makin jelas dan berani dalam meminta ‘koordinasi’. Istilahnya ‘lu mau laporan polisi jadi perdata yah kasih data saja ke kita, tapi kalo mau jadi pidana yah lu kasih dana’,” beber Sugi.


Sugi kembali menegaskan bahwa pihaknya memiliki bukti-bukti yang lengkap atas praktik penyimpangan dalam proses hukum di Polda Metro Jaya, khususnya Subdit Fismondev tersebut.(muf/pojoksatu)