Soal Promosi dan Mutasi Jabatan, Parlemen Langsung Ingatkan Kapolri

Calon Pimpinan KPK
ilustrasi

POJOKSATU.id, JAKARTA- Sesuai jargon prediktif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan (Presisi) yang diusung Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Mabes Polri diingatkan parlemen bersikap profesional dalam proses mutasi dan promosi jajarannya.


Evaluasi terkait reward and punishment sepatutnya dilakukan, khususnya terhadap anggota Polri yang tersangkut sebuah masalah.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi III DPR Taufik Basari perihal persoalan mafia tanah melibatkan anggota Polri.

“Dalam pembenahan itu harus ada reward and punishment-nya. Apabila ada oknum yang terlibat dalam urusan mafia tanah harus dilakukan dengan tegas. Dan kita cukup menyakini bahwa Pak Kapolri bisa melaksanakan tindakan tegas tersebut untuk membersihkan kepolisian dari oknum-oknum yang terlibat dalam mafia tanah,” kata Taufik Basari, Rabu (15/9/21) malam.


Dirinya menyampaikan, mafia tanah masih menjadi persoalan dan sesuai keinginan presiden mafia tanah harus dituntaskan selama masa pemerintahannya.

Tak hanya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (BPN), Polri turut mendapat arahan Presiden Jokowi untuk membenahi persoalan mafia tanah.

“Harus kita akui persoalan mafia tanah belum berhasil diselesaikan. Karena ini adalah kerja bersama-sama, tidak harus dari Kementerian ATR saja, tapi juga melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian atau pihak-pihak lain yang dapat mendukung proses menelusuri dan membongkar mafia tanah ini,” papar Tobas, panggilan akrab Taufik basari.