Direktur CIIA Tanggapi Telegram Kapolri, Sikap Humanis Harus Dibuktikan dengan Keteladanan, Jangan Terlalu Reaktif

Taufan Pawe Hadiri Pengarahan Presiden Jokowi di Makassar

POJOKSATU.id, JAKARTA- Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya ikut mengomentari telegran Kapolri yang memerintahkan kepada jajaran Polda dan Kasatwil di seluruh Indonesia untuk melakukan pengamanan kunjungan kerja Presiden dengan humanis serta tidak reaktif.


Menurut Harits, telegram itu harus diimbangi dengan memonitor ke lapangan agar substansi telegram orang nomor satu di Korps Bhayangkara ini bisa terealisasi.

“Harus dimonitor dan dikontrol ketat dengan sistem terukur agar substansi telegram terealisasi,” kata Harist saat dihubungi, Jumat (17/9/2021).

Harits yang juga merupakan pengamat teroris ini menuturkan, rakyat sudah bosan dengan janji dan sikap humanis para penegak hukum.


Pasalnya sikap humanis yang digembor-gemborkan para penagak hukum, nyatanya penerapan di lapangan berbeda jauh dengan aturan yang tertulis.

“Sikap humanis, dan lain-lain. Yang perlu diperlukan saat ini adalah bukti dan keteladanan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mengeluarkan Surat Telegram (TR) dengan nomor STR/862/IX/PAM.3/2021 tertanggal 15 September 2021.

Dalam surat telegram itu, jendral bintang empat itu memerintahkan kepada jajaran Polda dan Kasatwil di seluruh Indonesia untuk melakukan pengamanan kunjungan kerja Presiden dengan humanis serta tidak reaktif.

“Untuk seluruh jajaran diwajibkan agar memperhatikan pedoman yang sudah diarahkan oleh Kapolri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Kamis (16/9/2021).

Dalam telegram terbaru ini, setidaknya ada perintah Kapolri yang harus dipedomani oleh para anak buahnya di seluruh Indonesia.

Pertama, setiap pengamanan kunker Presiden agar dilakukan secara humanis dan tidak terlalu reakif.

“Kedua, apabila didapati sekelompok masyarakat yang berkerumun untuk menyampaikan aspirasinya, sepanjang dibenarkan Undang-undang maka tugas pengamanan hanya mengawal rombongan tersebut, agar dapat berjalan dgn tertib dan lancar,” ungkap Argo.

Kemudian, kata Argo, setiap penyampaian pendapat yang dilakukan masyarakat atau setiap kelompok, anggota di lapangan harus memberikan ruang dan pengamanan.

“Poin ketiga dalam arahan Kapolri yakni setiap Kasatwil menyiapkan ruang bagi masyarakat maupun kelompok yang akan menyampaikan aspirasinya, sehingga dapat dikelola dengan baik,” ujarnya.

Tak hanya itu, lanjut jendral bintang dua ini, setiap kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi agar dikomunikasikan dengan baik sehingga dalam penyampaian aspirasi itu tak menggangu ketertibam umum.

“Terakhir masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi agar dikomunikasikan dengan baik menyampaikan aspirasi tidak boleh menganggu ketertiban umum,” ujarnya.

“Ini juga kita sampaikan kepada jajaran agar dipedomani dan dilaksanakan dengan baik,” tutur Argo.

 

(fir/pojoksatu)