Sampaikan Penghargaan Setinggi-tingginya, 56 Pegawai KPK Diberhentikan Per 30 September 2021

Alexander Marwata (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA — Sebanyak 56 Pegawai KPK akan diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021 karena tidak memenuhi syarat menjadi ASN. Mereka ini yang tak lolos TWK.


Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat menggelar konferensi pers Rabu (15/9) menyampaikan hal tersebut. Pegawai KPK ini akan resmi diberhentikan per 30 September 2021.

“KPK menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan dedikasi segenap pegawai KPK yang diberhentikan,” ujar Alex kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu sore (15/9).


Diketahui, Rabu sore itu, pimpinan KPK melakukan pelantikan kepada 18 pegawai KPK yang telah mengikuti dan lulus Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan.

Sementara 56 orang pegawai KPK lainnya akan diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021.

Terdiri dari 6 orang yang tidak mengikuti kesempatan Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan untuk menjadi ASN setelah dinyatakan TMS dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

Dan 50 pegawai KPK yang sejak awal dinyatakan TMS.

“Semoga dedikasi dan amal perbuatannya selama di KPK menjadi bagian dari amal sholeh dan jasa bagi bangsa dan negara,” kata Alex.

Alex pun mengajak segenap masyarakat untuk saatnya kembali menghimpun kekuatan dan bergabung bersama dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Kita harus sadari bahwa korupsi yang merugikan kita semua, juga menjadi tanggungjawab kita bersama untuk mencegah dan memberantasnya,” pungkas Alex.

Keputusan untuk memberhentikan dengan hormat terhadap 56 pegawai KPK ini berdasarkan keputusan rapat koordinasi antara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Kepala BKN.

Serta lima pimpinan KPK bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen), Kepala Biro Hukum, dan Plt Kepala Biro SDM yang diselenggarakan di Kantor BKN pada Senin kemarin (13/9).

Keputusan itu merujuk pada Pasal 1 angka 6 UU 19/2019 tentang KPK bahwa pegawai KPK adalah ASN dan berlaku dalam waktu dua tahun sejak diundangkan pada 16 Oktober 2019.

Presiden Jokowi menanggapi kisruh pegawai KPK tak lolos TWK yang dalam waktu dekat akan diberhentikan dengan hormat, salah satunya Novel Baswedan.

Presiden Jokowi menyebut, jangan semua urusan dibawa atau ditarik-tarik kepadanya, termasuk masalah pegawai KPK yang tak lolos TWK ini.

“Jangan semua-semuanya itu diserahkan kepada presiden,” ucap Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan, Rabu (15/9/2021).

Menurut Presiden Jokowi, polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK sudah ada penanggung jawabnya.

Apalagi, proses juga berlangsung di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau itu kewenangan pejabat pembina, harusnya kan itu menjadi tanggung jawab mereka,” jelasnya.

“Dan saya kan nggak mungkin mengambil keputusan kalau proses hukum berjalan di MA dan di MK,” katanya.

“Jangan semuanya ditarik-tarik ke presiden,” kata Jokowi lagi menanggapi kisruh pegawai KPK tak lolos TWK ini.

“Yang menurut saya tata cara bernegara yang baik seperti itu, ada penanggung jawabnya dan proses berjalan sesuai dengan aturan,” imbuhnya. (ral/rmol/pojoksatu)