Novel Baswedan Dkk Dipecat Pimpinan KPK, Fahri Hamzah: Jangan Putus Asa Kawan, Lawan!

Fahri Hamzah
Fahri Hamzah

POJOKSATU.id, JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menanggapi pemberhentian pegawai KPK yang tidak lolos TWK, termasuk Novel Baswedan.


Novel dkk akan diberhentikan mulai 30 September 2021 melalui keputusun pimpinan KPK.

Melalui Twitter pribadinya @fahrihamzah juga mengaku pernah dipecat saat menjadi kader PKS waktu itu.

“Aku juga pernah dipecat. Tapi tanpa test. Tanpa wawasan,” tulis Fahri dikutip Pojoksatu.id di Jakarta, Kamis (16/9/2021).


Tapi, lanjut mantan Wakil Ketua DPR RI itu ia terus melawan dengan sendiri tanpa bantuan pihak manapun.

“Lalu aku lawan saja sendiri. Alhamdulillah aku memang melawan Meraka yang bersekongkol dari belakang, jangan putus asa kawan! Jangan mudah putus asa!,” ujarnya.

Fahri Hamzah mengaku sengaja menulislan twit ini karena baginya Nasib dkk yang diberhentikan melaui TWK sama seperti yang ia rasakan beberapa tahun lalu.

“Aku menulis ini tuk merayakan perasaan senasib sebagai pejuang dan petarung jalanan, terimalah ini sebagai saran bahwa di ujung sana banyak jalan,” ucapnya.

“Allah SWT takkan melepas kalian dalam bimbang, jika kalian tuluskan niat hanya mencari keridhoannya. Tetap kokoh kawan! Selamat berjuang!,” sambungnya.

Pria kelahiran Sumbawa itu juga meminta Novel dkk menerima kenyataan ini dengan ikhlas, karena bagi pahlawan kemenangan sejati menerima kenyataan dunia.

“Maka, waktu kita jadi pahlawan dan dipuja, tetaplah sepi. Terimalah sepimu sejati. Jangan merengek, jangan cengeng!,” pungkas Fahri.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyampaikan 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK akan dipecat per 30 September 2021.

“Akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 September,” kata Alex kepada wartawan saat jumpa pers di Gedung KPK, Rabu (15/9).

Wakil Ketua KPK lainnya, Nurul Ghufron, menyebutkan bahwa keputusan memberhentikan Novel Baswedan dkk pada 30 September mendatang.

Itu merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ia menuturkan rapat koordinasi dengan dua lembaga negara tersebut dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK).

Kemudian, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan yang menyangkut alih status pegawai melalui asesmen TWK.

“Kami kemudian menindaklanjuti dengan rapat koordinasi dengan pemerintah dkementerian memiliki tugas dan fungsi untuk formasi PNS yaitu Kementerian PAN-RB,” ujarnya.

(muf/pojoksatu)