Ketua MPR Tegaskan Amandemen UUD 1945 tidak ada Hubungannya dengan Masa Jabatan Presiden, Tapi..

Ketua MPR Bambang Soesatyo

POJOKSATU.id, JAKARTA- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, Amandemen UUD 1945 tidak ada hubungannya dengan perpanjangan masa jabatan presiden.


Dengan kata lain tidak akan mengubah masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode.

Hal tersebut disampaikan Bamsoet saat menjadi keynote speech diskusi ‘Menakar Urgensi Amandemen UUD NRI Tahun 1945’.

Itu diselenggarakan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjajaran secara virtual, dari Bali, Kamis (16/9/2021).


“Tidak ada pembahasan apapun mengubah pasal 7 UUD NRI 1945, mengatur tentang masa jabatan presiden,” ujarnya

Ia juga mengatakan, isu tersebut tidak pernah dibahas di MPR, baik dalam forum rapat pimpinan, rapat-rapat alat kelengkapan MPR.

“Ataupun rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi,” ucapnya.

Menurutnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga jalan menuju perubahan UUD NRI 1945 bukan jalan yang mulus. Tetapi, jalan yang terjal dan berliku.

Bamsoet menyebutkan untuk mengusulkan perubahan pasal-pasal di dalam UUD NRI 1945 diperlukan sekurang-kurangnya 1/3 anggota MPR atau 237 pengusul.

“Sebelum diagendakan dalam Sidang Paripurna MPR, usulan harus diajukan secara tertulis, ditunjukkan jelas bagian diusulkan diubah beserta alasannya,

Selain, melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib MPR.

“Dengan demikian, tidak terbuka peluang untuk menyisipkan gagasan amandemen di luar materi yang sudah teragendakan,” ujar Bamsoet

Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman juga menepis bahwa Jokowi berniat menjadi Presiden tiga periode melaui Amandemen UUD 1945.

Ia menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak berniat sama sekali dan berminat menjabat hingga tiga periode.

“Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode,” kata Fadjroel dalam video siaran pers, Sabtu (11/9/2021).

Menurut Fadjroel, jabatan presiden sudah tercatat dalam konstitusi yakni maksimal dua periode.

“Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama,” ungkapnya.

Aktivis 98 itu mengatakan, Presiden Jokowi merupakan sosok yang taat UUD 1945 dan amanah Reformasi 1998.

“Pasal 7 UUD 1945 amendemen pertama merupakan masterpiece dari gerakan demokrasi dan reformasi 1998 yang harus kita jaga bersama,” tandasnya.

(muf/pojoksatu)