Singgung Nama Jokowi, Guru Besar UGM Sebut Pegawai KPK Tak Lolos TWK Masih Punya 2 Harapan Lagi

Presiden Jokowi. Foto Reprd Youtube Sekretariat Presiden

POJOKSATU.id, JAKARTA— Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Sigit Riyanto menyebut pegawai KPK yang tidak lolos TWK masih mempunyai dua kesempatan atau harapan untuk memperjuangkan nasib mereka.


Meskipun, uji materi maladministrasi dan pelanggaran HAM yang ditemukan Ombudsman RI dan Komnas HAM ditolak MK.

“Saat ini tersisa dua argumen untuk membela nasib pegawai non aktif KPK,” ujar Guru Besar di Universitas Gadjah Mada ini dalam keterangannya diterima Pojoksatu.id, Rabu (15/9/2021).

Kesempatan atau harapan pertama, lanjut Sigit Riyanto, dilakukan uji materi keterbukaan informasi publik KPK.


Kesempatan atau harapan kedua, sikap keberpihakan Presiden Jokowi untuk memperjuangkan nasib sejumlah pegawai KPK yang tidak lolos TWK itu.

“Mana yang akan berhasil? Kita tunggu tangan Tuhan bekerja,” kata Sigit Riyanto.

Menurut Sigit, hal tersebut merupakan momen bagi Presiden Jokowi menunjukkan komitmennya dalam memberantas kasus korupsi.

“Ini kesempatan Pesiden Jokowi menunjukkan komitmennya pada aspirasi publik dan menentukan sikap yang jelas bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Suparji Ahmad, justru menekankan bahwa keputusan final bukan berada di tubuh pimpinan KPK.

Melainkan berada di tangan pemerintah. Dalam hal ini adalah Presiden Jokowi.

Argumen Suparji didasarkan pada berkas putusan putusan uji materi Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan pegawai KPK menjadi ASN yang diajukan oleh pegawai KPK beberapa waktu lalu.

Berdasarkan putusan MA, kata Suparji gugatan terhadap Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 yang menjadi dasar TWK tidak tepat.

Sebab, hasil asesmen TWK itu bukan kewenangan KPK, melainkan pemerintah.

“Putusan Mahkamah Agung (MA), hasil asesmen TWK bagi pegawai KPK menjadi kewenangan pemerintah,” ujarnya, Rabu (15/9/2021).

“Selama pemerintah, dalam hal ini presiden Jokowi, tidak melakukan keputusan apapun, sebaiknya pimpinan lembaga antirasuah juga melakukan hal yang sama,” lanjutnya.

Sebelumnya, tiga pegawai KPK yang tidak lolos TWK, yakni Hotman Tambunan, Ita Khoiriyah dan Iguh Sipurba melakukan gugatan keterbukaan informasi TWK KPK kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).

“Para pegawai KPK telah mengajukan permohonan melalui mekanisme PPID sesuai dengan Undang-Undang, namun KPK tetap tidak memberikan informasi hasil TWK,” ujar Hotman di Jakarta, Senin (13/9/2021).

Dalam sidang perdana Komisi Informasi, Ketua Majelis Komisioner KIP, Gede Narayana menyebutkan, gugatan yang diajukan tiga pegawai KPK tersebut berupa:

(1) landasan hukum penentuan unsur-unsur yang diukur dalam asesmen TWK; (2) landasan hukum penentuan kriteria memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam asesmen TWK;

(3) nama dan sertifikat asesor atau pewawancara serta lembaga atau institusi asal asesor atau pewawancara;

(4) kertas kerja asesor atau pewawancara; (5) berita acara penentuan lulus dan tak lulus oleh asesor; dan (6) hasil asesmen TWK.

Gugatan yang dilayangkan Hotman dan kawan-kawan, sebenarnya sudah sesuai jalur hukum yang tersedia.

Namun, pesimistis bahwa lembaga KIP dapat menjadi solusi bagi masalah TWK KPK tetap ada.

Bahkan, rekomendasi dari lembaga Ombudsman dan Mahkamah Konstitusi pun tak bertaring bagi pimpinan KPK.

Sementara itu, penyelidik senior KPK, Novel Baswedan menyebutkan bahwa pegawai nonaktif KPK ditawari bekerja di BUMN.

Hal tersebut bertujuan agar pegawai KPK yang tidak lolos TWK tidak lagi menggugat keputusan hasil assessmen menjadi ASN KPK.

Menurut Novel, tawaran itu merupakan bentuk penghinaan.

“Kawan-kawan memilih di KPK karena ingin berjuang untuk kepentingan negara dalam melawan korupsi, tidak hanya untuk sekedar bekerja,” kata Novel, Selasa (14/9/2021).

Dia pun menilai, perbuatan tersebut merupakan langkah sewenang-wenang. Hal ini dinilai semakin nyata untuk menyingkirkan pegawai KPK berintegritas.

“Perbuatan Pimpinan melawan hukum, sewenang-wenang, ilegal dan tidak patut sebagaimana dikatakan oleh Komnas HAM untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK tertentu,” tuturnya

“Tentu ini kami lawan, karena menghabisi harapan pemberantasan korupsi. Jadi ini bukan semata masalah pekerjaan saja,” kata Novel Baswedan. (muf/pojoksatu)