Pegawai Tak Lolos TWK Dikirim ke BUMN, Ketua KPK: Kita Gak Menawarkan Tapi Menampung Keinginan Kalau Ada

Ketua KPK Firli Bahuri. Foto RMOL
Ketua KPK Firli Bahuri. Foto RMOL

“Menanggapi berbagai opini yang berkembang mengenai penyaluran kerja bagi pegawai KPK, kami dapat jelaskan bahwa atas permintaan pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diangkat menjadi ASN, KPK bermaksud membantu pegawai tersebut untuk disalurkan pada institusi lain di luar KPK,” kata Sekjen KPK Cahya H Harefa kepada wartawan, Selasa (14/9/2021).


“KPK akan membantu pegawai untuk disalurkan bekerja di tempat lain sesuai dengan pengalaman kerja dan kompetensi yang dimilikinya,” tambahnya lagi.

Cahya mengatakan institusi lain juga cukup banyak yang membutuhkan pegawai dengan kompetensi yang sama dengan kerjanya di KPK.

Dengan begitu, upaya ini merupakan salah satu solusi untuk para pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).


Sementara itu, Novel Baswedan, salah satu pegawai KPK yang berstatus TMS karena dianggap tidak lulus TWK.

Menurut Novel Baswedan, para pegawai yang kini dinonaktifkan dari tugas itu ditawari untuk keluar dari KPK.

“Ada beberapa kawan yang bilang begitu, yang dari TMS. Memang beberapa waktu sebelumnya juga sudah pernah seperti itu sih dapat info,” ucap Novel kepada wartawan, Selasa (14/9).

Namun bagi Novel, para pegawai KPK itu memilih bekerja di lembaga antikorupsi karena satu tujuan, yaitu pemberantasan korupsi.

Dengan tawaran berpindah BUMN itu, menurut Novel, menjadi satu penghinaan karena terkesan para pegawai yang TMS itu seolah-olah hanya butuh pekerjaan.

“Ketika dimaknai seolah-olah hanya ingin mencari pekerjaan saja, itu saya pikir penghinaan. Ditambah lagi yang kawan-kawan ini kami sebenarnya disingkirkan dengan sedemikian cara yang diupayakan oleh oknum-oknum pimpinan,” jelasnya.

“Oleh karena itu, upaya untuk membujuk dengan cara menandatangani surat pengunduran diri, disalurkan ke BUMN, itu suatu bentuk penghinaan,” kata Novel. (ral/int/pojoksatu)