Ribuan Lahannya Dicaplok Mafia Tanah, Warga Limo Depok Berharap Ada Kepastian Mediasi dari BPN

Salah satu warga korban mafia tanah di Limo, Depok bernama Suharlin Lilin Harlini,

POJOKSATU.id, DEPOK- Lahan warga yang mencapai ribuan meter itu diklaim oleh perusahaan PT ACP, hingga membuat keresahan.


Sebanyak 18 warga itu pun kini tengah melakukan upaya mediasi dan kepastian jadwal pertemuan kepada petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok.

Salah warga, Suharlin Lilin Harlini yang memiliki dua bidang lahan total seluas 2.300 meter persegi langsung memasang plang bahwa lahan itu akan dijadikan lokalisasi.

Lilin mengaku pemasangan plang itu sebagai ungkapan sindiran karena tanah milik perempuan paruh baya itu diklaim oleh PT ACP.


Kuasa Hukum Suharlin Lilin Harlini, Yakup Saragih mengatakan, menyikapi adanya persoalan ini, ada hal yang menjadi perhatian. Adapun PT WE melelang ke PT ACP pada Maret tahun 2014.

“Faktanya warga RW 2 dan 15 Limo masih menempati kediamannya, namun lahan warga diklaim oleh PT ACP,” ungkap Yakup, Jumat (3/9/2021).

“Sama halnya tanah yang dimiliki Ibu Lilin juga diklaim oleh PT ACP. Tanah milik Lilin diklaim oleh perusahaan itu untuk proyek pembangun Jalan Tol. Ini adalah penyerobotan, dan ada unsur mafia¬†tanahnya,” katanya.

Kuasa Hukum Suharlin Lilin Harlini, Yakup Saragih

Yakup menyebut bahwa setidaknya ada empat perbuatan melawan hukum.

Pertama, ada peralihan hak warga masyarakat kepada PT WE di tahun 2001.

Lalu Kedua, adanya pemblokiran surat warga yang tidak diselesaikan tapi sertifikat tetap terbit.

“Ketiga, GS juga jauh dengan fakta fisiknya,” katanya.

Kemudian, terakhir fisik tanah seluas 2.300 meter persegi (2 bidang) masih dimanfaatkan Ibu Lilin.

Bahkan Lilin pun menyindir, di lokasi tanah milik Ibu Lilin akan dibangun lokalisasi.

“Plang Nama Kepemilikan Tanah milik Ibu Lilin juga tertulis Tanah ini akan dibangun lokalisasi, lokalisasi tanaman,” katanya.

Menurut Yakup saat ini jalur yang ditempuh melakukan langkah mediasi kepada BPN Kota Depok.

Tapi pihaknya masih menunggu konfirmasi selanjutnya.

“Bahkan kata staf BPN persoalan kami sudah waiting list, agar ada kejelasan, agar jelas juga langkah-langkah hukumnya,” tegas Yakup.

“Perlu diketahui warga juga tidak menentang adanya pembangunan Tol, malahan mendukung pemerintah untuk membangun Tanah Air ini,” tambahnya.

(dhe/pojoksatu)