Pakar Hukum: Ketua KPI Bisa Dikenakan Pindana dalam Kasus Pelecehan Seksual, Kenapa Harus Viral Dulu?

ILUSTRASI - Kekerasan terhadap anak di sekolah (jawapos.com)
ILUSTRASI - Kekerasan terhadap anak di sekolah (jawapos.com)

POJOKSATU.id, JAKARTA- Pakar Hukum Suparji Ahmad menyebutkan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bisa dikenakan pidana dalam kasus pelecehan seksual di lembaga KPI itu.


Itu jika Ketua KPI terbukti juga melakukan perbuatan pidana dengan alasan tidak menindak tegas pelecehan seksual di lingkungan KPK.

“Harus dibuktikan dengan perbuatan pidana. Saya pribadi, mempertanyakan pihak KPI tidak memberi sanksi tegas kepada pelaku sedari dulu,” ujarnya kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Jumat (4/9/2021).

Ia juga mempertanyakan sikap KPI yang akan melakukan investigasi usai pelecehan seksual bagi pegawai KPI itu viral.


“Mengapa setelah viral baru melakukan investigasi internal secara mendalam,” kata Suparji.

Padahal, lanjut Dosen Universitas Al-Azhar itu, korban pelecehan sudah melapor langsung ke petinggi di KPI namun tak ada tindak lanjut.

“Ini yang kita sayangkan, sedari awal sudah melaporkan, tapi tidak tindak tegas,” tandas Suparji.

Sebelumnya, seorang pegawai KPI berinisial MS mengaku mengalami pelecehan seksual dan perundungan terjadi di lingkungan Kantor KPI Pusat, Jakarta.

MS menyebut para pelaku perundungan itu mulai melakukan pelecehan seksual pada 2015 dengan memegangi kepala, tangan, kaki hingga menelanjangi.

Bahkan, para pelaku mencoret-coret kelaminnya menggunakan spidol.

Perbuatan para pelaku itu membuat MS trauma dan rendah diri. Ia tak bisa melawan aksi perundungan yang dilakukan secara ramai-ramai tersebut.

Pelecehan seksual itu lantas diadukan oleh MS ke Komnas HAM pada 11 Agustus 2017.

Namun, Komnas menyimpulkan perkara tersebut sebagai kejahatan dan sebuah tindak pidana dan direkomendasikan untuk membuat laporan polisi.

(muf/pojoksatu)