Giliran DPR Bersuara Soal Pelecehan Seksual di KPI: Tidak Bisa Ditoleransi, Hukum Pelaku Sebarat-beratnya

gedung dpr1

POJOKSATU.id, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengecam pelaku perundangan atau pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja KPI.


Ia mengatakan, bahwa tindakan tersebut tidak bisa ditoleransi karena menimbulkan efek luar biasa terhadap korban.

“Ini tidak bisa dibiarkan, kejadian sudah terjadi bertahun-tahun, pelaku harus dihukum seberat-beratnya,” kata Syahroni kepada wartawan dalam keterangannya, Jumat (4/9/2021).

Pria dikenal dengan Sultan Tanjung Priok itu juga menyoroti pengakuan korban yang sudah mengadu ke Polsek Gambir.


Namun, pihak kepolisian malah meminta korban mengadukan ke atasan dan penyelesaiannya secara internal lembaga.

Seharusnya, lanjut politisi Partai Nasdem itu polisi memproses laporan yang tersebut, apalagi jika tindakan diadukan berikatan dengan unsur pidana.

Menurutnya, tugas polisi adalah memproses laporan masyarakat, dan laporan korban diduga mengandung unsur pidana, yaitu penganiayaan.

“Kalau begini, sangat disayangkan karena nantinya korban perundungan jadi enggan mengadu ke polisi,” tuturnya.

“Lalu kita mau membiarkan saja tindakan seperti ini terjadi? Bagaimana kalau yang dirundung anak kita sendiri? Karenanya polisi harus telusuri dimaksud,” tandasnya.

Sebelumnya, seorang pegawai KPI berinisial MS mengaku mengalami pelecehan seksual dan perundungan terjadi di lingkungan Kantor KPI Pusat, Jakarta.

MS menyebut para pelaku perundungan itu mulai melakukan pelecehan seksual pada 2015 dengan memegangi kepala, tangan, kaki hingga menelanjangi.

Bahkan, para pelaku mencoret-coret kelaminnya menggunakan spidol.

Perbuatan para pelaku itu membuat MS trauma dan rendah diri. Ia tak bisa melawan aksi perundungan yang dilakukan secara ramai-ramai tersebut.

Pelecehan seksual itu lantas diadukan oleh MS ke Komnas HAM pada 11 Agustus 2017.

Namun, Komnas menyimpulkan perkara tersebut sebagai kejahatan dan sebuah tindak pidana dan direkomendasikan untuk membuat laporan polisi.

(muf/pojoksatu)