Anak Buah Prabowo: Amandemen UUD 1945 Belum Tentu Dilaksanakan, Ini Alasannya..

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad

POJOKSATU.id, JAKARTA- Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Ahmad Dasco mengatakan, Amandemen UUD 1945 belum tentu dilaksanakan.

Menurutnya, hal tersebut masih sebatas wacana.

“Ini baru berupa wacana dan belum tentu jadi dilaksanakan,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (3/9/2021).

Wakil Ketua DPR RI itu juga meminta semua pihak untuk tidak membuat isu-isu yang berpotensi membuat kegaduhan di tengah masyarakat.


“Saya pikir di tengah situasi ini kita harus menjaga kondusifitas, imunitas agar masyarakat tidak terpancing oleh hal-hal seperti ini,” tutur Dasco.

Lebih baik, lanjut anak buah Prabowo Subianto itu semua pihak yang menyebar isu tersebut menekan penyebabaran pandemi Covid-19.

“Kepada pihak-pihak ngin memanfaatkan isu ini, kami himbau marilah sama-sama menekan laju Covid-19,” pungkas Dasco.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI mengatakan, bahwa wacana Amandemen UUD 1945 itu sudah disepakati oleh semua Fraksi di Komisi II.

“Amendemen sudah disepakati Komisi II,” kata politisi Partai Golkar itu.

Namun, anak buah Airlangga Hartarto itu memastikan, dalam wacana Amendemen tersebut tidak dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang (UU) Pemilu.

Ahmad mengatakan, Amandemen UUD 1945 dilakukan bukan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

Karena perpanjangan masa jabatan Pimpinan negara berdasarkan kesepakatan semua partai politik.

“Tidak ada kaitannya juga dengan wacana tiga periode, dengan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, ya sekali lagi selama itu belum jadi keputusan politik hukum tidak akan berpengaruh,” tuturnya.

Hal tersebut, sambung Ahmad, sama halnya dengan makan nasi lalu minum air keras, tidak saling berkorelasi.

“Selama misalnya orang makan nasi pake minuman air keras, terus menjadi wajib datang ke TPS, nah itu baru berpengaruh,” tuturnya.

“Jadi saya kira posisinya sudah clear, jadi kami dalam posisi yang sedang mempersiapkan berdasarkan undang-undang yang eksisting sekarang,” pungkasnya.

(muf/pojoksatu)