Prof Jimly Singgung Ibu Kota Baru: Nanti Mangkrak Kayak di Zaman SBY, Dikorek-korek

Prof. Jimly Asshiddiqie

Dasar Hukum

Ketua ICMI ini lantas mencontohkan pembangunan jalan dan jembatan di lokasi yang direncanakan sebagai ibu kota baru.


Ia mempertanyakan apa dasar hukumnya di UU APBN itu. Sedangkan UU IKN belum ada dan ibu kota negara masih DKI Jakarta.

Prof Jimly juga mengingatkan ada lebih 60 UU yang menyebut soal ibu kota negara dan itu merujuk pada DKI Jakarta.

Maka, tidak berdasar bila saat ini ada proyek jalan dan jembatan di lokasi yang disebut ibu kota baru karena tidak ada dasar hukumnya.


“Kalau pembangunan jalan, tetap di tengah hutan, lah untuk apa? Itu bisa dipersoalkan, membangun di tengah hutan untuk apa?” sambung mantan anggota Wantimpres itu.

“Jadi, itu dasar hukum membuang duit triliunan di tengah hutan (lokasi ibu kota baru, red), itu bisa dikorek-korek menjadi masalah hukum,” tegasnya.

Namun, semua masalah itu tidak akan terjadi jika RUU IKN sudah disahkan menjadi UU dan mengatur bahwa ibu kota negara akan pindah ke Penajam Paser Utara (PPU), misalnya, bertahap selama lima tahun.

“Nah, itu baru membangun jembatan di tengah hutan ada dasarnya, walaupun di tengah hutan, manusianya belum ada. Begitu,” tuturnya.

“Kalau enggak, itu bisa dipermasalahkan, bisa berbahaya. Nanti ganti pemerintahan, dikorek-korek,” tandas Prof Jimly. (jpnn/ruh/pojoksatu)