Anies Baswedan Akan Didemo Warga Saat Peletakan Batu Pertama Masjid di Meruya

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

POJOKSATU.id, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijadwalkan peletakan batu pertama pembangunan masjid di Meruya hari ini, Jumat (27/8). Namun akan ada warga yang mendemo soal ini.


Masjid yang akan dibangun bernama Masjid At-Tabayyun berlokasi di Kompleks Perumahan Taman Villa Meruya (TVM), Jakarta Barat.

Warga Kompleks Taman Villa Meruya berencana menggelar aksi damai atau aksi demo saat Anies Baswedan hadir.

“Benar (Aksi damai). Sekitar 30 orang. Banyaknya ibu-ibu kompleks,” ujar seorang warga yang juga sekretaris RW, Ridwan Susanto, kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).


Aksi ini rencananya digelar pukul 10.00 WIB. Pembangunan Masjid At-Tabayyun menjadi polemik karena dibangun di lahan yang seharusnya menjadi RTH.

“Melanjutkan perjuangan mayoritas warga TVM untuk menyelamatkan RTH,” ucap Ridwan.

Ridwan mengatakan warga menyayangkan adanya pembangunan di lahan yang masih bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Padahal, menurut rencana pengembang, pendirian Masjid At-Tabayyun berada di titik lain yang berjarak 250 meter dari lokasi yang kini disengketakan.

“Pemaksaan pembangunan padahal minggu depan baru akan diputus PTUN,” tutur Ridwan.

Ridwan menegaskan yang dipersoalkan pihaknya bukan pendirian masjid. Dia mengatakan yang menjadi persoalan adalah pendirian bangunan di lahan yang seharusnya menjadi RTH.

Ridwan menyebut dirinya sudah tinggal di Taman Villa Meruya sejak tahun 2013. Dia mengklaim aksi damai itu sudah mendapatkan izin dari pihak kepolisian.

“Dalam aksi besok (hari ini) murni inisiatif warga semua,” lanjutnya.

Diketahui, proses pembangunan Masjid At Tabayyun ini sempat menjadi polemik.

Sepuluh Ketua RT yang mengklaim mewakili 292 orang dari 2.000 warga TVM memprotes rencana pembangunan masjid itu.

Ketua Panitia Pembangunan Masjid At-Tabayyun, Marah Sakti Siregar mengatakan panitia masjid sudah mengantongi izin pemanfaatan lahan fasos/fasum milik Pemprov DKI dalam bentuk perjanjian sewa menyewa.

Selain SK Gubernur DKI No 1021/2020 tanggal 9 Oktober 2020, panitia mengantongi izin dari berbagai instansi berwenang dalam pendirian rumah ibadah.

Termasuk rekomendasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Jakarta Barat dan rekomendasi FKUB DKI tertanggal 17 Juni 2021.

Sakti juga mengatakan izin pembangunan ini sempat masuk meja hijau.

Persidangan di PTUN dimulai sejak April dan berakhir Senin (23/8) lalu.

Keputusan Majelis Hakim akan disampaikan tanggal 30 Agustus mendatang. (ral/int/pojoksatu)