Demokrat Minta Koalisi Pemerintah Fokus Bantu Jokowi, Bukan Bahas yang Lain, Sindir PDIP dan Gerindra?

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra

POJOKSATU.id, JAKARTA— Partai Demokrat meminta parpol koalisi pemerintah fokus membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Rabu (25/8/2021).

“Demokrat juga meminta kepada para elite politik, terutama parpol pendukung pemerintah, sebaiknya fokus bantu Presiden,” ujarnya.

Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu mengatakan, bahwa saat ini masyarakat sangat butuh bantuan elite politik dan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini.


“Rakyat yang sedang susah berat karena pandemi butuh bantuan pemerintah,” ucapnya.

Herzaky juga menyoroti soal pembahasan Amandemen Terbatas UUD 1945 dan isu diundurnya Pilpres 2024 ke 2027.

Menurutnya, pembahasan tersebut sangat tidak relevan di tengah masyarakat mengalami kesusahan akibat Covid-19.

“Membicarakan Pemilu 2024 akan datang dan rencana amendemen UUD dan UU Pemilu tidak relevan dengan kondisi kebatinan masyarakat, tidak perlu dibahas saat ini,” tuturnya.

Lebih baik, sambung Herzaky waktu dan tenaga Parpol pemerintah digunakan untuk bantu Presiden Jokowi atasi pandemi dengan baik.

Ia mengatakan, jika Parpol koalisi pemerintah tidak ingin membantu pemerintah, hal tersebut perlu dipertanyakan.

“Kan aneh kalau partai politik pendukung pemerintah malah tidak bantu Presiden Joko Widodo tangani pandemi ini dengan serius,” tandas Herzaky.

Penamaan koalisi ini merupakan lanjutan dari Koalisi Indonesia Hebat yang pernah digunakan oleh calon presiden petahana Joko Widodo pada kampanye tahun 2014 yang lalu.

Untuk diketahui, koalisi Partai pemerintah terdiri atas 10 partai, antara lain: PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PPP, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Kemudian, Partai PSI, Partai Perindo, Partai PKPI, dan PBB.

Selain itu, Partai Gerindra yang bergabung setelah Ketua Umumnya Prabowo Subianto masuk kabinet Indonesia Maju.

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) hingga sekarang belum menentukan sikap, apakah masuk kabinet Indonesia Maju atau tidak.

Untuk Parpol yang diluar pemerintah atau disebut dengan oposisi terdiri dari dua Partai, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. (muf/pojoksatu)