Perpanjangan PPKM Disesalkan Partai Gerindra, PPKM Tidak Perlu Lagi Diberlakukan

PPKM Darurat Jawa Bali (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA— Perpanjangan PPKM yang kembali diterapkan pemerintah turut disesalkan anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS).


Seharusnya, pemerintah tidak kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena kondisi penularan Covid-19 semakin membaik setelah pelonggaran.

“Sebelum PPKM pada saat 20 Juni kondisinya sudah sama persis dengan jauh sebelum diberlakukannya PPKM,” jelas BHS lewat keterangan persnya, Selasa (24/8).

“Dan malah sekarang ini lebih rendah daripada saat kita belum punya pikiran PPKM,” jelasnya.


“Ini bukti bahwa PPKM tidak perlu lagi diberlakukan,” ujarnya lagi.

BHS menjelaskan, saat diberlakukan PPKM yang levelnya lebih tinggi, angka penambahan kasus Covid-19 malah naik drastis hampir tiga kali lipat daripada sebelum PPKM, hingga 50 ribu kasus baru dengan kematian sekitar 1.400.

Sedangkan sebelum PPKM jumlahnya 12.000 dengan kematian 371 orang.

“PPKM harusnya tidak diperpanjang lagi karena rakyat sudah cukup menahan tidak melakukan kegiatan,” katanya.

“Bila kita lihat dari data hasil PPKM mulai dari darurat sampai 4 level berikutnya, kita dapat melihat penurunan kasus baru karena diturunkannya level PPKM,” katanya lagi.

Menurut BHS, pemerintah perlu melakukan analisa dampak PPKM yang sudah banyak mengorbankan kondisi rakyat.

Katanya, hingga kini masyarakat sudah mengeluarkan biaya yang demikian besar.

Dijelaskan BHS, PPKM Darurat dimulai 3 Juli 2021 lalu. Pada Saat itu ada penambahan kasus baru 27.913 dan angka kematiannya 493.

Nah harusnya saat PPKM Darurat, angka Covid-19 menurun.

“Tapi kenyatannya bukan menurun, malah menaik,” bebernya.

Pada 25 Juli 2021, kasus baru menjadi 38.679 dengan angka kematian tiga kali lipat, 1.266.

Dan setelah PPKM dilonggarkan pada level 4, sampai 2 Agustus 2021, hasilnya malah membaik, 22.404 dengan angka kematian 1.568.

Kemudian PPKM level berikutnya, pada 8 Agustus, malah terjadi menurun, yakni kasus barunya menjadi 17.384 dengan angka kematian 1.200.

“Ini berarti apa? Semakin levelnya diturunkan PPKM ini, maka kasus baru semakin menurun. Harusnya ini perlu dianalisa oleh pemerintah,” tandasnya. (ral/rmol/pojoksatu)