Pakar Hukum: Hukuman 12 Tahun Penjara Juliari Batubara tak Mencerminkan Keadilan, Masih Kurang Berat

Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara digiring petugas KPK dan sudah mengenakan rompi oranye, Minggu (6/12/2020). Foto JawaPos.com

POJOKSATU.id, JAKARTA- Pakar hukum Suparji Ahmad meyebutkan hukman yang dijatuhkan kepada Juliari Peter Batubara tidak mencerminkan keadilan.

Pasalnya, hukuman tersebut hanya 12 tahun penjara dan denda berupa uang RP500 juta.

Padahal, eks Menteri Sosial (Mensos) itu telah merugikan negara dan masyarakat puluhan miliar dengan cara korupsi anggaran bantuan sosial Covid-19.

“Vonis ini belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat meski vonisnya di atas tuntutan jaksa atau ultra petita,” kata Suparji kepada wartawan, Selasa (24/8/2021).


Karena itu, ia menyakini bahwa vonis Juliari Batubara tidak akan memberi efek jera kepada pelaku korupsi lainnya.

“Artinya vonis ini belum menjerakan pelaku korupsi lainnya,” ujarnya.

Seharusnya, lanjut Dosen Universitas Al-Azhar itu Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada Mentri berlatar belakang politisi PDI-Perjuangan itu.

“Hakim itu ibaratnya wakil Tuhan. Semua kepentingan pihak tentunya dalam ranah hakim untuk mempertimbangkan,” pungkas Suparji.

Sebelumnya, Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan oleh majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Juliari dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan korupsi, yakni menerima suap sebesar Rp32,4 miliar dari para rekanan penyedia bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial.

Hal tersebut Hakim Ketua Muhammad Damis saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/8).

“Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 12 tahun dan pidana denda Rp500 juta subsidair 6 bulan,” ujarnya.

Selain itu, hakim juga menghukum Juliari untuk membayar uang pengganti sebesar Rp14.597.450.000 subsidair 2 tahun penjara, serta pencabutan hak politik, dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun.

Dalam pertimbangan menjatuhkan putusan, hakim menyampaikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hakim menilai perbuatan Juliari tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kemudian, tindak pidana korupsi yang dilakukan terjadi pada saat bencana Covid-19.

“Berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab,” ujar hakim.

Sementara hal yang meringankan yakni Juliari belum dijatuhi pidana, Juliari sudah divonis masyarakat, hingga berlaku sopan selama persidangan.

Juliari selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai terbukti melanggar Pasal 12 b Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Putusan ini lebih tinggi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta Juliari dihukum dengan 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.

Ditambah pidana tambahan uang pengganti Rp14,5 miliar subsidair dua tahun penjara, serta pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun.

Dalam surat dakwaan, Juliari disebut menerima suap senilai total Rp32,4 miliar terkait dengan penunjukan rekanan penyedia bansos Covid-19 di Kementerian Sosial.

Secara rinci, Juliari menerima uang dari konsultan hukum, Harry Van Sidabukke, sebesar Rp1,28 miliar.

Kemudian, Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp1,95 miliar; dan rekanan penyedia bansos Covid-19 lainnya senilai Rp29,2 miliar.

(muf/pojoksatu)