Info dari IPW, Heriyanti Anak Akidi Tio Dijerat UU yang Ditandatangani Soekarno

POJOKSATU.id, JAKARTA – Laporan sumbangan fiktif Rp2 triliun yang dilakukan Heriyanti anak bungsu Akidi Tio urung dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW).


Sedianya, laporan itu dilayangkan IPW ke Bareskrim Polri.

Berdasarkan penjelasan Bareskrim Polri, penyidikan terhadap anak Akidi Tio itu sudah dijalankan oleh Polda Sumsel.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Polda Sumsel telah membuat laporan polisi dan sudah meningkatkannya ke tingkat penyidikan.


“Jadi laporan IPW tidak diperlukan lagi,” kata Sugeng, diberitakan RMOL (jaringan PojokSatu.id), Selasa (24/8/2021).

Jal ini sesuai Peraturan Kapolri (Perkap) yang tidak memungkinkan adanya laporan polisi baru saat proses hukum sudah berjalan.

Bahkan, dalam laporan polisi yang diterbitkan Ditreskrimum Polda Sumsel, Herianty dikenai Pasal 14 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

UU itu pertama kali ditandatangani Presiden ke-1 RI Soekarno. Hingga saat ini peraturan itu masih dipakai untuk menjerat pelaku penyebaran hoaks.

Pengenaan Pasal 14 tentang berita bohong yang membuat kegaduhan di masyarakat itu, pernah dilakukan kepolisian sebelumnya.

Yakni kepada Ratna Sarumpaet oleh Polda Metro Jaya dan terhadap Yunus aktivis antimasker oleh Polres Banyuwangi.