Juliari Batubara Tak Cukup Hanya Dihukum Mati, Majelis Hakim Harus Tambah Jenis Hukuman Ini

Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara mengikuti sidang dengan agenda penuntutan, secara virtual, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/7/2021). Foto Antara

POJOKSATU.id, JAKARTA— Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai terdakwa korupsi bansos Covid-19 Juliari P Batubara tidak cukup hanya divonis hukuman mati. Harus ditambah dengan jenis hukuman lain.

Terlebih lagi, Majelis Hakim harus tambah dengan jenis hukuman lain, seperti denda uang dan pencabutan hak politik selama lima tahun.

Demikian disampaikan peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan menjelang putusan vonis Juliari Batubara, di Jakarta, Senin (23/8/2021).

“Terakhir, hukuman seumur hidup penjara tidak cukup untuk mantan pejabat korup seperti Juliari. Majelis hakim harus pula menambahkan hukuman lain,” ujarnya.


Lebih lanjut, ICW juga turut mengingatkan majelis hakim soal Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Di mana, pasal tersebut menegaskan bahwa hakim wajib memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

“Maka dari itu, keadilan bagi korban korupsi bansos harus menjadi pertimbangan utama majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Juliari,” terang Kurnia.

Sebab, Korupsi bansos yang dilakukan Juliari sangat berdampak, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan, bagi masyarakat.

Kurnia juga berpandangan, jika Majelis Hakim memberikan hukuman berat kepada mantan Mentri Sosial (Mensos) itu maka pejabat publik lain akan takut melakukan praktek korupsi.

“Hukuman berat bagi Juliari akan memberikan pesan kuat bagi pejabat publik lain agar tidak melakukan praktik korupsi di tengah situasi pandemi Covid-19,” tuturnya.

Untuk diketahui, Juliari P Batubara akan menjalani sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada hari ini, Senin (23/8/2021).

Sidang tersebut akan dipimpin Ketua Majelis Hakim yang sekaligus Ketua PN Jakarta Pusat M Damis.

Hal tersebut disampaikan Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Bambang Nurcahyo dalam keterangannya, kepada wartawan, Minggu (22/8/2021)

Insyaallah besok Senin agenda persidangan terdakwa Juliari Batubara adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim diperkirakan jam 10.00 WIB,” ujarnya.

Dalam perkara ini, JPU KPK menuntut Juliari P Batubara 11 tahun hukuman pidana penjara.

Juliari diyakini menerima suap terkait pengadaan Bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020

JPU juga menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman berupa uang pengganti senilai Rp14,5 miliar

Apabila tidak dibayarkan maja diganti dengan hukuman dua tahun penjara. Selain itu, Juliari juga dituntut tidak dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah menjalankan pidana pokok.(muf/pojoksatu)