Soroti Kinerja DPR, Formappi: Dibawah Komando Puan Maharani, Kinerja Malah Makin Buruk, Ini Buktinya..

Ketua DPR RI Puan Maharani

POJOKSATU.id, JAKARTA- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti kinerja DPR RI sepanjang di bawah pimpinan Puan Maharani.


Ia menilai, dari periode 2019 hingga 2024 tercatat memiliki kinerja terburuk selama era reformasi dibandingkan periode sebelumnya.

Hal tersebut dilihat dari dua tahun masa kerja DPR periode 2019–2024 baru menyelesaikan empat rancangan undang-undang (RUU).

Padahal periode sebelumnya mampu menghasilkan 16 UU yang disahkan dalam dua tahun masa kerjanya.


Demikian disampaikan peneliti Formappi Lucius Karus dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/8/2021).

“Tempo hari Formappi mengatakan DPR 2014–2019 terburuk di era reformasi, tapi tampaknya ada yang lebih buruk dari 2014–2019 itu dalam hal kinerja dan itu adalah DPR yang sekarang ini,” ujarnya.

Menurutnya hal tersebut menjadi bukti bahwa lembaga aspirasi rakyat itu memiliki kinerja paling terburuk di sepanjang era reformasi.

“Dari sini saja sudah menunjukkan potret atau potensi DPR 2019–2024 ini menjadi DPR dengan kinerja terburuk saya kira untuk DPR era reformasi,” tuturnya.

Peneliti Formappi lainnya, Albert Purwa menambahkan, pihaknya juga mencatat di Masa Sidang DPR ke-V ini DPR hanya mengesahkan satu RUU menjadi UU, yaitu RUU Perubahan UU tentang Otonomi Khusus Papua.

Meskipun, di Masa Sidang V ini DPR memiliki durasi kerja yang paling panjang yaitu 46 hari kerja.

“Dengan waktu yang lama ada harapan untuk menggenjot kinerja. Ternyata harapan tersebut hanya menjadi pepesan kosong,” ucap Albert.

RUU yang sudah dibahas secara mendalam dan telah diperpanjang beberapa kali masa sidang seperti RUU Perubahan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kemudian, RUU Perubahan tentang Penanggulangan Bencana, dan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) juga tidak bisa segera disahkan.

Padahal RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana kini dibutuhkan masyarakat.

Karena itu, pengesahan RUU Perubahan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang menjadi satu-satunya hasil dalam Masa Sidang V ini tidak layak mendapatkan apresiasi.

“Apalagi karena proses pembahasannya minim partisipasi masyarakat. Sejauh penelusuran kami, Pansus RUU Perubahan UU Otsus Papua ini hanya mengadakan satu kali RDPU,” terang Albert.

Ia mengatakan, DPR periode 2019–2024 ini telah menetapkan 33 RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk masa persidangan tahun 2021.

“Namun, sampai saat ini baru sebanyak empat RUU yang berhasil disahkan menjadi UU,” pungkasnya.

(muf/pojoksatu)