Gelagat Perlawanan Kubu Jokowi-Ganjar-Gibran Terhadap Kubu Megawati-Puan Maharani

Presiden Jokowi umumkan perpanjangan PPKM Level 4 sampai 9 Agustus 2021
Presiden Jokowi umumkan perpanjangan PPKM Level 4 sampai 9 Agustus 2021

POJOKSATU.id, JAKARTA— Gelagat perlawanan kubu Jokowi-Ganjar-Gibran mulai terlihat terhadap kubu Megawati Soekarnoputri-Puan Maharani, jelang perhelatan Pilpres 2024.


Perbedaan pandangan politik diyakini telah terjadi antara PDIP dengan kubu Presiden Jokowi menjelang Pemilihan Presiden 2024.

PDIP yang gencar mensosialisasikan Puan Maharani untuk dijagokan di Pilpres 2024 tampaknya tak sesuai dengan keinginan Jokowi.

“Analisa saya, Jokowi, Ganjar, dan Gibran punya niat berbeda (dengan PDIP) untuk politik 2024,” kata aktivis Natalius Pigai kepada redaksi, Sabtu (7/8).


Menurut Natalius Pigai, mantan Walikota Solo itu lebih cenderung untuk mendukung Ganjar Pranowo untuk diusung sebagai Capres 2024.

Hal ini makin diperkuat dengan sikap putranya, Gibran Rakabuming Raka yang secara terang-terangan menyebut pemasangan baliho Puan Maharani di daerahnya karena perintah partai.

“Pak Jokowi tidak punya beban untuk melawan kekuarga Soekarno dan PDIP. Bangsa ini dididik untuk tidak menghormati orang-orang yang berjasa membesarkan. Kekuatan moral menyangkal pihak ini,” demikian Natalius Pigai.

Berita sebelumnya, beberapa kalangan menganggap, pengakuan Gibran yang menyebut dirinya diperintah PDI Perjuangan memasang baliho Puan di Solo, adalah bentuk pembangkangan terhadap partai.

Ada pula kalangan lain yang menganggap Gibran tengah menunjukkan loyalitasnya sebagai kader PDIP, agar bisa terus berkiprah di kancah perpolitikan di daerah maupun nasional.

Tapi menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, sikap Gibran dia anggap sebagai sesuatu yang wajar.

Ia menduga, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sadar bahwa ayahnya sudah tidak akan menjadi Kepala Negara lagi di 2024 nanti.

“Jokowi di 2024 tak jadi presiden lagi. Jadi PDIP mesti ambil langkah-langkah sendiri tanpa Jokowi,” kata Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (6/8).

Saat ditanya terkait merenggangnya hubungan antara Jokowi dan PDIP, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini tidak bisa memungkirinya.

Pasalnya, isu tersebut dia lihat bukan hanya isapan jempol belaka. Melainkan sangat terlihat dan semakin dipertegas dengan manuver Gibrani yang membongkar rahasia baliho Puan adalah perintah partai.

“Karena PDIP itu Megawati, bukan Jokowi. Begitulah yang terjadi, begitulah keadaannya yang saat ini terjadi. Istana (Jokowi) dan PDIP (Megawati) punya kepentingan yang berbeda. Dan dalam politik itu hal biasa,” demikian Ujang Komarudin. (ral/rmol/pojoksatu)