Soal Pengecatan Pesawat Pribadi Presiden Senilai Rp 2,1 Miliar, Pengamat: Mending Bantu Rakyat yang Kelaparan

Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin. Foto JPNN

POJOKSATU.id, JAKARTA– Pengamat politik Ujang Komarudin mengkritik pengecatan pesawat pribadi Presidenan Republik Indonesia (RI) yang digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Menurut Ujang, Presiden Jokowi tak memiliki sense of crisis, karena melakukan pengecekan pesawat di tengah bangsa lagi sulit menghadapi pandemi Covid-19.

“Mestinya pengecatan pesawat kepresidenan tak dilakukan, pemerintah tidak mempunyai sense of crisis, disaat rakyat sedang kesulitan dan tak bisa makan,” ujarnya dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Rabu (4/8/2021).

Lebih lanjut, Dosen Universitas Al-Azhar itu menyarankan Presiden Jokowi mengalihkan anggaran Rp2,1 miliar untuk pegecetan pesawat dialihkan membantu rakyat yang sedang kelaparan.


“Anggaran 2,1 miliar lebih baik untuk penanganan Covid-19, bantu rakyat yang kelaparan,” tutur Ujang.

Sebelumnya, Kepala Sekertariat Presidenan Heru Budi menyebut bahwa pengecatan pesawat BBJ 2 sudah direncanakan sejak tahun 2019. Hal ini berkaitan dengan perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan RI di tahun 2020.

Heru menjelaskan bahwa proses pengecatan merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ.

Namun, pada tahun 2019 pesawat BBJ 2 belum memasuki jadwal perawatan rutin, sehingga dilakukan pengecatan Heli Super Puma dan pesawat RJ terlebih dahulu.

“Sebagai informasi, perawatan rutin memiliki interval waktu yang sudah ditetapkan dan harus dipatuhi, sehingga jadwal perawatan ini harus dilaksanakan tepat waktu,” ucap Heru.

Jadwal perawatan rutin pesawat BBJ 2, kata Heru, jatuh pada tahun 2021. Ini merupakan perawatan Check C sesuai rekomendasi pabrik.

Oleh karenanya, tahun ini dilakukan perawatan sekaligus pengecatan bernuansa merah putih sesuai dengan rencana sebelumnya.

“Waktunya pun lebih efisien, karena dilakukan bersamaan dengan proses perawatan,” kata dia.

Heru pun menepis anggapan yang menyebutkan bahwa pengecatan ini merupakan bentuk foya-foya keuangan negara.

Sebab, pengecatan pesawat telah direncanakan sejak tahun 2019. Alokasi untuk perawatan dan pengecatan pun sudah dialokasikan dalam APBN.

(muf/pojoksatu)