Pengecetan Ulang Pesawat Presiden Rp2,1 Miliar Melukai Hati Rakyat Miskin

Pesawat Kepresidenan dicat merah (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA— Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai pengecetan ulang pesawat Kepresidenan RI yang digunakan Presiden Jokowi dapat melukai hati rakyat miskin.


Pasalnya, pengecatan ulang pesawat yang menelan anggaran Rp2,1 miliar itu dilakukan di tengah masyarakat lagi susah akibat pandemi Covid-19.

“Bagi rakyat miskin yang sudah susah untuk makan, ini dapat melukai hati mereka menyaksikan ini” kata Jamiluddin kepada Pojoksatu.id, Rabu (4/8/2021).

Seharusnya, lanjut Dosen Universitas Esa Unggul itu pemerintah menanamkan sikap sense of crisis di tengah kondisi bangsa seperti ini.


Sebagaimana yang Presiden Jokowi sampaikan sudah berulang kali mengingatkan perihalnya penting sense of crisis disaat pandemi Covid-19.

Nyatanya, di Sekneg sendirinya sense of crisis terkesan sudah tumpul.

“Kiranya ini menjadi PR bagi presiden untuk membuat sense of crisis di lingkungan terdekatnya. Hal ini penting agar sense of crisis tidak hanya dijadikan slogan menghibur rakyat,” tandas Jamiluddin.

Sebelumnya, Kepala Sekertariat Presidenan Heru Budi menyebut bahwa pengecatan pesawat BBJ 2 sudah direncanakan sejak tahun 2019.

Hal ini berkaitan dengan perayaan HUT ke-75 Kemerdekaan RI di tahun 2020.

Heru menjelaskan bahwa proses pengecatan merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan Pesawat RJ.

Namun, pada tahun 2019 pesawat BBJ 2 belum memasuki jadwal perawatan rutin, sehingga dilakukan pengecatan Heli Super Puma dan pesawat RJ terlebih dahulu.

“Sebagai informasi, perawatan rutin memiliki interval waktu yang sudah ditetapkan dan harus dipatuhi, sehingga jadwal perawatan ini harus dilaksanakan tepat waktu,” ucap Heru.

Jadwal perawatan rutin pesawat BBJ 2, kata Heru, jatuh pada tahun 2021. Ini merupakan perawatan Check C sesuai rekomendasi pabrik.

Oleh karenanya, tahun ini dilakukan perawatan sekaligus pengecatan bernuansa merah putih sesuai dengan rencana sebelumnya.

“Waktunya pun lebih efisien, karena dilakukan bersamaan dengan proses perawatan,” kata dia.

Heru pun menepis anggapan yang menyebutkan bahwa pengecatan ini merupakan bentuk foya-foya keuangan negara.

Sebab, pengecatan pesawat telah direncanakan sejak tahun 2019. Alokasi untuk perawatan dan pengecatan pun sudah dialokasikan dalam APBN. (muf/pojoksatu)