Hamid Awaluddin Sindir Penyumbang 1.500 Rumah Fiktif Diberi Penghargaan Bintang Mahaputra

Hamid Awaluddin

POJOKSATU.id, JAKARTA – Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Hamid Awaluddin menanggapi sumbangan keluarga Akidi Tio Rp2 triliun yang hingga kini belum cair.


Hamid Awaluddin mengenang saat pengusaha memberikan sumbangan secara simbolis dengan nilai fantastis. Namun, bantuan itu tak kunjung terealisasi.

Menkumham era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhyohono (SBY) ini mengungkit bantuan untuk korban gempa dan tsunami Palu Sulawesi Tengah (Sulteng).

Saat itu, kata Hamid, seseorang yang mendeklarasikan diri sebagai pilantropis dunia, telah mengumumkan ke publik bahwa ia menyumbang 1.500 rumah di Palu, Sulawesi Tengah yang dilantakkan oleh bencana alam, likuifasi.


Orang yang sama juga telah memaklumatkan bahwa ia menyumbang beberapa ribu unit rumah untuk korban badai gempa bumi di Nusa Tenggara Barat.

“Sang tokoh, sebelum kejadian di dua provinsi kita itu, juga membiarkan dirinya diliput pers bahwa ia membangun secara sukarela asrama prajurit pasukan elite kita,” kata Hamid dalam tulisannya berjudul ‘Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat’ yang tayang di Kompas.com pada Minggu (1/8/2021).

BACA: Sumbangan Akidi Tio Rp2 T Belum Cair, Mahfud MD Ungkit Harta Karun Tak Bisa Divalidasi

Hingga kini, sekian tahun kemudian, semua deklarasi itu, adalah hampa belaka.

“Yang lebih hebat lagi, sang pemberi janji, diganjar dengan penghargaan Bintang Mahaputra. Hebat khan?,” kata Hamid.

Pejabat Tak Belajar dari Masa Lalu

Sumbangan keluarga Akidi Tio Rp2 triliun membuat heboh publik. Terlebih, Akidi Tio sudah meninggal dunia pada 2009 lalu.

Banyak yang kagum dan memuja ketulusan itu, sebab di tengah lilitan utang negara dan derita akibat Covid-19, ada warga negara yang memberikan hartanya untuk kemaslahatan orang banyak.

“Saya tidak bertepuk tangan. Saya tidak memberi rasa kagum, apalagi pujian. Saya malah kian sanksi mengenai akal waras kita semua,” kata Hamid.

“Saya kian teguh bahwa para pejabat di negeri ini, sama sekali belum belajar dari berbagai kejadian masa lalu,” tambah pria asal Sulawesi Selatan ini.

Menurut Hamid, sejumlah orang telah melecehkan akal sehat dan memarjinalkan tingkat penalaran para pejabat negeri ini.

“Hingga uang Rp2 triliun tersebut benar-benar sudah di tangan, saya tetap menganggap bahwa di negeri ini masih banyak orang yang ingin mempopulerkan diri dengan cara melecehkan akal waras para pejabat,” tegas Hamid.

Namanya Usaha

Hamid Awaluddin membeberkan keuntungan para pejabat yang mempromosikan atau mengamini orang-orang yang dengan enteng membuat janji hampa.

“Para pejabat ingin menjadi pahlawan, seolah diri merekalah yang membantu meringankan beban rakyat. Jawaban etisnya, yang bisa jadi juga, ada motif lain. Wallahu alam bissawab,” cetus Hamid.

Menurut Hamid, rentetan kejadian menghebohkan tentang dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan, semuanya bermuara pada kebohongan.

“Maka, ada baiknya bangsa kita membuat aturan tentang para pejabat yang memperkenalkan dan mengamini segala ketidakbenaran seperti deretan fakta yang telah melecehkan akal sehat bangsa kita itu,” jelasnya.

Dikatakan Hamid, orang atau pihak yang menggunakan para pejabat untuk memaklumkan ketidakbenaran, juga harus juga diberi hukuman.

“Harus ada ganjaran karena apa pun alasannya, memaklumkan ketidakbenaran kepada publik adalah pubic deception. Ini baru adil dan mendidik bangsa kita menjadi bangsa yang rasional,” tegasnya.

Bantuan Fiktif 1.500 Rumah

Pada 2019 lalu, Jusuf Kalla (JK) yang saat itu masih menjabat Wakil Presiden RI, menyindir sejumlah pengusaha yang berjanji membantu korban gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Palu, Sulawesi Tengah, tapi tak jadi memberikan bantuan.

JK menilai pengusaha tersebut hanya membuat hati korban bencana NTB dan Palu berbunga-bunga.

“Ada juga tokoh pengusaha yang sudah dapat bintang (penghargaan) ke mana-mana karena hebat, menggema, sudah janji kiri-kanan, tidak ada realisasinya. Sudah janji di Palu, kemarin hanya 1.500 rumah, yang diakuinya cuma 100,” kata JK, Selasa (27/8/2019).

JK mengatakan, saat gempa NTB, ada pengusaha yang sudah menuai berbagai pujian karena berjanji membantu membangun rumah untuk korban gempa NTB. Namun hingga kini bantuan rumah tersebut tidak ada.

“Sudah dielu-elukan, karena itu merasa hebat, menyumbang kiri-kanan, ternyata tidak ada apa-apanya di NTB. Mau mengajukan rumah, mengajukan apa, disambut oleh gubernur, Panglima TNI, aduh itu bohong semuanya,” ujarnya.

“Jadi jangan percaya orang yang suka usaha-usaha begitu, merasa hebat tapi tidak ada buktinya,” lanjutnya.

JK mengungkapkan Gubernur NTB dan Sulawesi Tengah sudah menagih para pengusaha yang berjanji membantu korban bencana. Namun hingga kini belum juga terealisasi.

“(Di awal janji) mau perbaiki desa, nanti kasih semua buktinya itu dan di mana-mana begitu, (hasilnya) nol. Jadi jangan juga percaya orang yang merasa begitu, peringatan juga pada orang-orang pengusaha yang suka janji kiri-kanan merasa langsung dikasih (bintang) mahaputra, padahal tidak ada. Mestinya dievaluasi kembali, bisa ditarik lagi itu bintang,” tuturnya.

Namun JK enggan mengungkap identitas pengusaha tersebut.

JK mengatakan harus ada evaluasi terhadap tokoh atau pengusaha yang diberi penghargaan karena dinilai berjasa membantu korban bencana tapi hasilnya nihil.

“Harus dievaluasi untuk memberikan bintang-bintang (penghargaan), evaluasi, tidak sembarang itu. Sudah setahun apa-apa tidak ada satu sen pun yang (diberi), padahal berbunga-berbunga semua orang di sana, tempat lain juga begitu, PMI juga kena,” tandas JK. (one/pojoksatu)