Ramai Jokowi End Game, Sejumlah Tokoh dan Aktivis Serta Akademisi Berikan Pendapat

Poster ajakan demo 'Jokowi End Game' yang mencatut logo Gojek dan Grab
Poster ajakan demo 'Jokowi End Game' yang mencatut logo Gojek dan Grab

POJOKSATU.id, JAKARTA— Soal ramai Jokowi End Game, sejumlah tokoh, aktivis dan akademisi memberikan pendapat. Pemerintah tidak perlu takut kritik dan takut demonstrasi.


Karena menyampaikan pendapat adalah legal selama dilakukan sesuai aturan hukum.

Narasumber dalam webinar Narasi Institute ‘Dibalik Aksi Jokowi End Game: Gagal atau Prank? diselenggarakan Narasi Institute, Sabtu (31/7).

Hadir beberapa pembicara antara lain Pakar Kebijakan Publik dan Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, politisi PSI Faldo Maldini.


Mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu, mantan juru bicara Gus Dur Adhie Massardi, mantan Wagub Jabar Deddy Mizwar, mantan Menkeu era Presiden Soeharto Fuad Bawazier, dan aktivis senior Burzah Zarnudi.

Ekonom Senior Fadhil Hasan mengatakan bahwa Aksi 24 Juli 2021 “Jokowi end game” ramai di media sosial tapi nihil di lapangan.

Seharusnya disikapi biasa saja, Ironisnya para elite malah menarasikan saling tuding soal siapa dalang di balik aksi yang tidak terjadi itu.

“Aksi Jokowi End Game ramai di medsos namun ternyata nol di lapangan, seharusnya tidak perlu direspon berlebihan oleh elit. Ternyata narasi elit malah menarasikan hal yang tidak substansi siapa dalangnya, kita harus fokus kendalikan Covid19” Ujar Fadhil Hasan dikutip detikcom.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi, berpendapat bahwa Demonstrasi adalah legal.

Pasalnya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akan berdemonstrasi, termasuk harus memberitahukannya kepada polisi.

Adhie menceritakan bahwa dirinya kerap merancang aksi demonstrasi yang jelas-jelas dilindungi undang-undang, salah satunya terkait demo melawan korupsi.

“Saya terheran-heran dengan sikap pemerintah yang terlihat sibuk mengurusi demo. Padahal, ada hal lain yang lebih penting untuk diseriusi pemerintah,” katanya.

“Why Pak Mahfud (Menko Polhukam) Cs enggak nyari dalang korupsi Jiwasraya, Asabri, Bansos Covid-19 dan Goodiebag Sritek Solo yang jelas-jelas Ilegal?” kritik Adhie Massardi.

Kemudian menurut Muhammad Said Diddu, desain aksi Jokowi End Game ini amatiran dan bodoh, sehingga patut dicurigai aksi tersebut didalangi oleh orang suruhan dalam pemerintahan agar menciptakan aborsi gerakan berikutnya dan insinuasi kepada para kritikus yang terlibat didalamnya.

“Harus diakui, penanganan PPKM darurat seperti saat ini banyak melahirkan kekecawaan publik, sehingga patut dicurangi Aksi Jokowi End Game tersebut didalangi oleh suruhan dalam agar dapat mengabsorsi kekecewaan publik dan insinuasi terhadap tokoh yang kritik penanganan Covid-19 saat ini.” ujarnya.

Said Didu ingatkan bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan kelas menengah dan kelas bawah makin menderita dan penderitaan mereka dinikmati oleh kelas super atas.

Muhammad Qodari, Penasehat Relawan Jokowi-Prabowo ini menyatakan bahwa Aksi Jokowi End Game adalah aksi dunia maya yang tidak sampai di alam nyata sehingga tidak perlu disikapi dengan berlebihan seperti itu seperti menyebutkan dalang tujuh orang.

“Karena Pak Mahfud MD aktif di dunia maya makanya beliau merasa aksi Jokowi End Game terkesan besar padahal jika dilihat lebih dalam gerakan dunia maya ini sulit terjadi di lapangan karena syarat-syarat terjadinya sebuah gerakan tidak terpenuhi,” Ujar Qodari. (ral/int/pojoksatu)