Petinggi Demokrat Girang Politisi PDIP Salahkan Jokowi

Andi Arief
Andi Arief

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kritikan politisi PDIP, Effendi Simbolon yang menyalahkan Presiden Jokowi karena tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi membuat petinggi Partai Demokrat girang.


Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan Partai Demokrat senang karena politisi PDIP berani mengkritik Jokowi.

“Partai Demokrat tentu menyambut baik kritik keras PDIP kepada Pemerintah Jokowi yang tidak tegas soal lockdown mengakibatkan saat ini terjadi jebakan pandemi,” kata Andi Arief di akun twitter pribadinya, @Andiarief__ pada Sabtu (31/7).

Menurut Andi Arief politisi partai pendukung pemerintah telah siuman.


Selama ini hanya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang selalu mengkritik pemerintah. Namun kritikan Demokrat dan PKS hanya dianggap angin lalu.

“Suara Partai Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan bak gayung bersambut, partai koalisi pemerintah siuman,” jelas Andi Arief.

Ekonom senior, Rizla Ramli juga menyambut baik kritikan Effendi Simbolon kepada Presiden Jokowi.

Rizal Ramli menjuluki Effendi Simbolon sebagai maungnya PDIP.

“Walah maung-maungnya PDIP mulai keluar nih, aya naon eui Effendi Simbolon,” kata Rizal Ramli melalui akun Twitternya, Sabtu (31/7).

Meski begitu, Rizal Ramli terkesan masih ragu dengan pernyataan Effendi Simbolon yang menyebut Jokowi tidak patuh konstitusi.

“Ini tuduhan serius Effendi Simbolon?,” tanya Rizal Ramli.

Sebelumnya, politikus PDIP Effendi Simbolon menyalahkan Presiden Jokowi yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi Covid-19 tiba di Indonesia pada Maret 2020 lalu.

“Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown,” jelas Effendi Simbolon, seperti dilansir detikcom, Sabtu (31/7/2021).

“Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi,” katanya.

“Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya, PSBB itu juga Rp 1.000 triliun lebih ya di tahun 2020 itu,” ujarnya lagi.

Presiden Tidak Patuh Konstitusi

Menurut Efendi Simbolon, sikap Jokowi yang tak mau mengambil kebijakan lockdown ini bisa dianggap tidak patuh pada konstitusi.

“Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 masih Rp 70 triliun. Kali 10 bulan saja masih Rp 700 triliun,” tegasnya.

“Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas ke mana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin,” sambungnya lagi.

Politisi PDIP berdarah Batak ini membeberkan sudah banyak negara lain yang sukses mengatasi pandemi Covid-19 dengan cara lockdown.

Dia mengatakan virus Corona itu bisa dicegah penularannya dengan cara semua orang tetap berada di rumah.

Effendi menyatakan hasil dari PSBB hingga PPKM hanya ‘0’ dan cenderung minus.

“PPKM ini dasarnya apa? Rujukannya apa? Arahan Presiden? Mana boleh,” tegasnya.

“Akhirnya panik nggak karuan, uang hilang, habis Rp 1.000 triliun lebih. Erick Thohir belanja, Menkes belanja. Dengan hasil 0. Minus malah. Ini herd immunity karena iman saja,” tukas Effendi.

Effendi juga menyayangkan pemerintah yang kebanyakan melakukan Zoom meeting membahas penanganan pandemi Covid-19, yang dia anggap tidak penting bagi rakyat.

Menurut Effendi, implementasi ke lapangan jauh lebih penting.

“Makanya saya bilang ngapain kalian pejabat diskusi Zoom gitu-gitu. Nggak penting ditonton rakyat, sama sekali tidak penting. Rakyat tidak perlu ditampilin itu,” katanya. (one/pojoksatu)