Kapolri Sampai Terbitkan TR Khusus Pendampingan Dana Covid-19, Pokoknya Kawal Terus

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (16/6/2021). Foto: IST

POJOKSATU.id, JAKARTA- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram dengan nomor ST/1488/VII/RES.3./2021 yang berisikan perihal pendampingan anggaran Covid-19 atau Bansos.


Dalam pendampingan anggaran Covid-19 tersebut, Sigit mengintruksikan agar anak buahnya intens menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP).

“Membangun sinergi dan kerjasama pengawasan dan melaksanakan penegakan hukum sebagai upaya terakhir dengan mengedepankan peran APIP dan memaksimalkan pemulihan kerugian negara,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/7/2021).

Orang nomor satu di Korps Bhayangkara ini juga berkomitmen bersama Kejaksaan Agung akan terus mengawal untuk percepatan anggaran Pandemi Covid-19 tersebut untuk mengantisipasi adanya penyelewengan dalam penyaluran anggaran tersebut.


“Polri dan Kejaksaan berkomitmen untuk melakukan monitoring percepatan anggaran penanggulangan Covid-19,” ucap Sigit.

Tak hanya itu, jendral bintang empat ini juga mengintruksikan anak buahnya agar seluruh personel melakukan pengamanan dan pengawalan distribusi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat guna untuk memastikan bantuan Covid-19 tersebut tepat sasaran..

“Pengamanan dan mendampingi guna memastikan pendistribusian cepat, tepat sasaran dan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan,” ucapnya.

“Lakukan percepatan penyaluran bansos karena masyarakat sangat membutuhkannya. Serta libatkan kelompok masyarakat dalam penyaluran,” tutur Sigit.

Selain itu, kata Sigit, bila di lapangan para anggota menemukan adanya dugaan penyelewengan, anggota tak boleh lakukan diskresi yang dikriminalisasi.

Pasalnya, dugaan penyelewengan tersebut harus disertai hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan adanya kerugian negara.

“Kesalahan dalam pengelolaan anggaran harus dibuktikan dengan adanya niat jahat atau kesengajaan dan dilengkapi hasil pemeriksaan BPK RI yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara riil,” tutur Sigit.

(fir/pojoksatu)